Myanmar Panas! Ini Kronologi Penangkapan Aung San Suu Kyi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa telah ditahan dalam penggerebekan Senin (2/1/2021) dini hari.

Juru bicara partai berkuasa, Myo Nyunt, mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah "diambil" pada dini hari.

"Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," katanya, seraya menambahkan bahwa dia juga diperkirakan akan ditahan.

Langkah itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer. Kemenangan partai Suu Kyi atas pemilu yang menurut militer dicurangi menimbulkan ketakutan akan kudeta.

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilu 8 November, pemilihan yang dianggap bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.
Namun kelompok militer menilai terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer.
Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan kepada personel militer pada hari Rabu (27/1/2021) lalu bahwa konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi. Ia mengutip contoh sebelumnya ketika piagam telah dihapuskan di Myanmar.
Seorang diplomat Barat di Yangon mengatakan informasi tentang situasi itu sulit untuk diverifikasi karena "tidak banyak orang yang berbicara dengan salah satu pihak" merujuk pada tentara, tetapi kudeta pasti menjadi "kemungkinan yang tragis".
"Negara ini ditentukan oleh sejarah itu, jadi ini tidak bisa dimaafkan. Orang-orang dari Myanmar akan menganggap itu tidak bisa dimaafkan," katanya.

Sementara itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyuarakan keprihatinannya mendengar rencana militer Myanmar untuk melakukan kudeta.

Pada Sabtu (30/1/2021), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan dia mengikuti dengan "keprihatinan yang besar" mengenai perkembangan di Myanmar. Di mana militer mengatakan akan mengambil tindakan jika keluhan tentang pemilihan umum tidak ditangani.

Selain itu Australia, Inggris, Kanada, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS), serta 12 negara barat lainnya, dalam pernyataan terpisah mendesak militer untuk "berpegang pada norma demokrasi". Mereka mengatakan bahwa mereka menentang "segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar".