Mimpi Airlangga: Omnibus Law UU Cipta Kerja Turunkan Pungli

Mimpi Airlangga: Omnibus Law UU Cipta Kerja Turunkan Pungli

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianÂAirlangga Hartarto...

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianÂAirlangga Hartarto memaparkan sejumlah manfaatÂomnibus law UU Cipta Kerja yang baru disahkan beberapa waktu lalu. Hal itu dipaparkan Airlangga saat memberikan sambutan dalam acara Jakarta Food and Security Summit ke-5 Tahun 2020 yang berlangsung pada Rabu (18/11/2020).
"Nah dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja kita lihat bahwa beberapa instrumen pemberdayaan UMKM, reform regulasi, diharapkan bisa melakukan transformasi ekonomi," ujarnya.
Airlangga bilang kalau setiap tahun, ada belasan juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Perinciannya, 6,9 juta orang pengangguran, 3,5 juta orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan 3 juta orang lulusan SMA/SMK.
"Sehingga inilah yang dibutuhkan agar mereka bisa terserap di lapangan pekerjaan atau mereka bisa menjadi entrepreneur atau wiraswasta. Dan tentunya perizinan yang rumit ini membuat sulit bagi para usahawan untuk memulai bisnis," kata Airlangga.


"Nah dengan UU Cipta Kerja ini kita sederhanakan, birokrasinya sederhana sehingga tentu diharapkan pungli akan turun dan tentunya akan mengurangi ataupun melakukan pencegahan terhadap korupsi dan mudah bagi usaha untuk memulai," lanjutnya.
Ketua Umum Partai Golongan Karya itu pun memastikan perizinan sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan dipermudah. Misalnya perizinan kapal untuk nelayan hanya satu pintu di KKP, sehingga tidak perlu ke berbagai kementerian/lembaga.
Kemudian, lanjut Airlangga, beberapa hal yang didorong di UU Cipta Kerja antara lain budidaya pertanian pada skala tertentu, penyederhanaan batasan luas untuk perkebunan, penyederhanaan administrasi untuk permohonan hak perlindungan varietas tanaman, dan lain-lain.
"Sedangkan penyederhanaan di KKP itu terdiri dari berbagai kegiatan, termasuk perizinan yang tadinya bermacam panjang mulai dari 16 perizinan atau 24 perizinan itu diubah menjadi 1 hari perizinan. Kemudian perizinan-perizinan di komoditas perikanan itu didelegasikan kepada BKPM," ujar Airlangga.



[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)