Menristek: RI Ketinggalan Dalam Riset Vaksin Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengakui jika Indonesia ketinggalan dalam riset pengembangan vaksin Covid-19 dibanding negara lain.

"Ketika Maret rapat pertama konsorsium saya minta lembaga Eijkman, ayo! membuat vaksin. Tapi kemudian, setelah saya perhatikan, diakui jujur, membuat kita ketinggalan vaksin apapun, dalam hal ini vaksin covid-19, teknologi vaksin Rd dan Bio Farma di hilir ketinggalan," katanya saat rapat kerja dengan Komisi IX bersama Kemenkes dan Kemenristek di Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Dia menerangkan, vaksin imunisasi memang diproduksi oleh PT Bio Farma. Namun, riset yang dilakukan berasal dari pihak luar. Bio Farma dalam hal ini melakukan pengembangan dari bibit vaksin yang sudah ada. "RD nggak ada," tegasnya.

"Saya tanya, pernah tidak riset bibit vaksin. Ada yang jalan, tapi belum ada yang sampai Bio Farma," imbuhnya.

Secara gamblang dia mengakui, riset yang dilakukan Indonesia ketinggalan dibanding negara dan perusahaan besar yang sudah menyatakan siap dengan vaksin yang dibuat. Adapun bibit vaksin oleh Eijkman misalnya mulai dari vaksin DBD, hepatitis B dan malaria, belum sampai ke level pabrik hingga saat ini.

"Mendadak harus buat vaksin Covid-19, jujur memulai dari nol," katanya.

Untuk itulah, tak hanya lembaga Eijkman yang bisa mengembangkan vaksin dengan platform yang berbeda. Dengan konsorsium yang ada, memungkinkan banyak platform pengembangan vaksin yang dilakukan. Kebetulan, lanjutnya, lembaga Eijkman menguasai pengembangan vaksin dengan protein rekombinan yang merupakan platform yang paling banyak dipakai.

"DNA mRNA dari Moderna, Pfizer itu metode baru. Itu di sisi hulu, RD kita lemah," katanya mengakui.

Selanjutnya, di sisi hilir ada Bio Farma yang usianya sudah 100 tahun, dari jaman Belanda. Permasalahannya, sebagai perusahaan BUMN yang fokus manufacturing, bagaimana bahan baku vaksin diolah menjadi vaksin yang siap disuntikkan.

"Jadi tradisi RD Bio Farma masih kurang. Kita mendorong Eijkman bisa kerjasama dengan Bio Farma," katanya.

Persoalan pelik vaksin tak sampai di sini, saat pengembangan vaksin sudah siap di Indonesia, ada hal lain yang harus dipikirkan. Permasalahan tersebut adalah siapa yang akan membawa bibit vaksin tersebut ke pabrikan.

"Kalau sifatnya permohonan, dukungan, bagaimana caranya Bio Farma mau merangkul swasta supaya Bio Farma yang sudah penuh produksinya, untuk vaksin dari luar target 250 juta akhir tahun bisa dilonggarkan bisa dengan pabrik swasta," ujarnya.

Perusahaan swasta menurutnya menyanggupi, dengan dua syarat. Pertama Bio Farma sebagai mentor dan kedua bahwa vaksin merah putih yang dikembangkan Indonesia sudah pasti ada pembelinya.

"Saya pernah ditanya, yakin tidak ini akan dibeli Kemenkes. Saya jawab kalau vaksin merah putih siap, ini akan jadi satu-satunya," tegasnya.

Tak dipungkiri, jika investasi pengembangan vaksin sangatlah mahal, belum lagi risiko yang bisa saja terjadi. Apalagi margin vaksin ini, disebutnya tak seperti obat dan alat kesehatan. Sehingga dibutuhkan kepastian siapa calon pembeli vaksin tersebut.

"Yang mahal uji klinis. Per platform, Rp 100 miliar. Sudah termasuk anggaran Rp 0,77 triliun uji klinis. Kita siapkan 3 platform di 2021 ini," pungkasnya.