Menko Polhukam: Pilkada Tetap Berjalan Sesuai Jadwal 

Menko Polhukam: Pilkada Tetap Berjalan Sesuai Jadwal 

Terbaiknews - JakartaIDN Times - Pemilihan kepala daerah akan tetap berjalan sesuai jadwalyakni pada September...

Jakarta, IDN Times - Pemilihan kepala daerah akan tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada September 2020, meski saat ini virus corona COVID-19 tengah merebak. Hal tersebut diputuskan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Dirjen Otonomi Daerah, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Tidak ada perubahan tahapan dan jadwal pilkada, Ketua KPU meyakinkan kita semua bahwa saat ini tidak ada perubahan jadwal,” kata Mahfud saat jumpa pers virtualnya di Kemenko Polhukam, Rabu (18/3).

1. Ada wabah virus corona, pola kerja penyelenggaraan pilkada akan diubah

Menko Polhukam: Pilkada Tetap Berjalan Sesuai JadwalÂSeorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Meski demikian, bukan berarti pemerintah tidak mengantisipasi jatuhnya korban di tengah ancaman virus corona COVID-19. Mahfud mengatakan, akan mengubah pola kerja lembaga penyelenggara pemilu.

“Misalnya sekarang pelantikan PPS tidak perlu berkumpul di kantor Kabupaten atau wali kota, itu pun bertahap. Sehingga tidak terjadi pertemuan orang secara masif, pun verifikasi faktual juga diatur sedemikian rupa sesuai dengan situasi yang diarahkan oleh Gugus Tugas,” ujar Mahfud.

2. Tidak ada istilah penundaan pilkada meski ada wabah virus corona

Menko Polhukam: Pilkada Tetap Berjalan Sesuai JadwalÂIDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Sementara itu, Bawaslu menyebut tidak ada istilah penundaan pilkadadalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Di UU tidak ada istilah penundaan pilkada, UU mengatakan ada namanya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, dilansir dari Antara, Rabu.

Namun, kata dia, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pemilihan lanjutan dan susulan.

Menurut dia, kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemilihan lanjutan dan susulan tertuang dalam Pasal 120-121 UU Pilkada.

Pasal 120 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan."

3. Penundaan pilkada butuh perubahan UU

Menko Polhukam: Pilkada Tetap Berjalan Sesuai JadwalÂ(Daya tahan virus corona) IDN Times/Sukma Shakti

Fritz mengatakan, untuk menunda pilkada butuh perubahan UU, dan perlu diingat jika proses penundaan membutuhkan tambahan anggaran karena menyangkut masa kerja penyelenggara pemilu yang sudah ditentukan.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, setidaknya ada tiga skenario yang harus disiapkan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada tahun ini.

"Skenario pertama, Plan A. Kita kategorikan ini situasi paling baik, semua masih bisa berjalan. Maka dibutuhkan SOP, semacam aturan tambahan terhadap jajaran pengawas dan petugas KPU jika bertatap muka dengan pemilih," katanya.

Sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan, kata dia, seperti petugas harus membekali diri dengan masker dan hand sanitizer untuk keperluan mencuci tangan.

Jika skenario pertama tidak berjalan, kata dia, skenario kedua adalah mekanisme pemilu lanjutan, jika sebagian tahapan pilkada tidak bisa dilakukan, misalnya tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.