Menilik Keberatan Eiger ke YouTuber dari Kacamata Hukum

Menilik Keberatan Eiger ke YouTuber dari Kacamata Hukum

Terbaiknews - - Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilaiseorang YouTuber...

, - Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, seorang YouTuber berhak untuk mengulas produk yang digunakan dalam kedudukan mereka sebagai konsuen.

Fickar merespons soalpolemik surat keberatan Eiger atas konten review produk mereka yang dibuat YouTuber Dian Widiyanarko.

"YouTuber dalam kedudukannya sebagai konsumen mempunyai hak untuk me-review produk produsen barang atau jasa yang digunakan, sepanjang tidak bersifat negatif dalam konteks persaingan dagang (ini menjadi yurisdiksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memproses)," ungkap Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (29/1/2021).

YouTuber Dian Widiyanarko Tanggapi Permintaan Maaf Eiger

Menurut dia, YouTube perlu dilihat sebagai media sosial yang menampung berbagai ekspresi dari penggunanya, dalam hal ini YouTuber.

Di samping kebebasan berpendapat, Fickar mengatakan, para YouTuber itu juga harus mematuhi ketentuan dari YouTube soal konten apa yang dapat tayang dan yang dapat dihapus.

Maka dari itu, menurut dia, sebuah perusahaan tidak berhak meminta seorang YouTuber untuk menghapus atau take down konten yang dibuat.

"Ketika ada pihak yang keberatan atas konten tayangan pihak YouTuber tertentu, maka ukurannya adalah apakah konten pihak YouTuber yang diajukan keberatan terhadapnya melanggar kriteria atau protokol dari YouTube sendiri atau tidak," ujar dia.

Sindir Eiger, Beberapa Brand Beri Kebebasan Kreator Konten untuk Review

Pihak YouTube pun, kata dia, tidak boleh melakukan take down atas video yang diajukan keberatan oleh pihak lain, kecuali dari pengadilan atau instansi penegak hukum.

Kendati demikian, ia berpandangan, perusahaan yang produknya diulas oleh YouTuber dapat memberikan jawaban lewat tayangan atau konten di YouTube.

Meskipun, Fickar tak menampik adanya kemungkinan ke arah ranah hukum.