Mendagri Minta Pemda Segera Menyesuaikan dengan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap pemerintah daerah (pemda) segera menyesuaikan aturan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, Pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.

Sebab, kata Tito, dalam aturan tersebut terdapat sanksi apabila tidak dilaksanakan.

"Bagi yang tidak sesuai, mohon untuk segera menyesuaikan karena ada sanksi bagi yang tidak sesuai," kata Tito, dikutip dari siaran pers Kemendikbud, Kamis (4/2/2021).

SKB 3 Menteri: Sekolah Negeri Wajib Cabut Aturan Seragam Keagamaan

Tito menegaskan, Kemendagri akan memberi perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

Dengan begitu, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjunjung tinggi toleransi serta sikap saling menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang dan budaya.

"Sekolah sejatinya juga mempunyai potensi dalam membangun sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujarnya.

"Toleransi dan menjunjung tinggi sikap menghormati perbedaan latar belakang agama dan budaya suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita," ucap Tito.

SKB 3 Menteri, Pemda dan Sekolah Tak Boleh Wajibkan atau Larang Seragam Beratribut Agama

Pemerintah resmi tak memperbolehkan Pemda dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama.

Aturan tersebut tercantum dalam SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SKB tersebut ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.