Maqdir Klaim Penetapan DPO Sjamsul Nursalim dan Istrinya Tidak Tepat

Maqdir Klaim Penetapan DPO Sjamsul Nursalim dan Istrinya Tidak Tepat

Terbaiknews - Advokad Maqdir Ismail (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com – Tim kuasa hukum tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail menilai langkah Satgas Khusus KPK memasukan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagai upaya penegakan hukum tidak tepat.

Dia memandang, perkara yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim dinyatakan bebas secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Sjafruddin Arsyad Temenggung.

“Adalah tidak tepat dan merupakan perbuatan melawan hukum, kalau Satgas KPK mencari orang dalam DPO terkait kasus yang pelaku utamanya telah dinyatakan bebas atau tidak melakukan perbuatan pidana, menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Maqdir dalam keterangannya, Senin (25/1).

Maqdir menyampaikan, perkara yang menjerat Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dinilai penetapan status tersangka kepada keduanya, sudah tidak valid sejak adanya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

“Sudah tidak valid, karena perkara beliau berdua itu berasal dari penetapan SAT sebagai tersangka,” cetus Maqdir.

Karena itu, Maqdir meminta sepatutnya pimpinan KPK berani melakukan koreksi dengan menghentikan penyidikan serta penghapusan status DPO terhadap Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan negara menghormati putusan pengadilan sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum.

“Jika penghentian penyidikan dan penghapusan status DPO tidak segera dilakukan, maka timbul potensi pelanggaran HAM oleh negara terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim. Penghentian penyidikan juga akan menjadi bukti bahwa KPK menjunjung tinggi hukum dan menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara adil dan benar,” tandas Maqdir.

Buru Harun Masiku, KPK Bentuk Satgas Khusus

Sebelumnya, KPK memastikan tetap melakukan upaya maksimal dalam pencarian para tersangka yang hingga kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus. Terdapat tujuh tersangka korupsi yang masuk daftar buronan KPK, termasuk mantan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

“Kita di pimpinan juga telah menginisiasi dan meminta kepada Pak Deputi (Deputi Penindakan KPK Karyoto) mencoba untuk membuat sebuah satu satgas yang memang fokus melakukan pencarian kepada orang-orang DPO,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/1).

Lili menyampaikan, tim satgas tersebut dibentuk khusus untuk fokus mencari buronan, tanpa disibukkan dengan kegiatan penyidikan maupun penyelidikan sehari-hari.

“Agar cepat efektif dengan membentuk sebuah tim satgas sendiri yang khusus mencari orang-orang yang memang masuk DPO,” tegas Lili.

Adapun tujuh tersangka yang hingga saat ini masih diburu KPK diantaranya:

1. Harun Masuku, tersangka kasus dugaan suap pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024.

2. Kirana Kotama, tersangka kasus dugaan suap terkait Penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan kapal SSV untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014 sampai 2017.

3. Sjamsul Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

4. Itjih Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap oblibor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

5. Izil Azhar, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011.

6. Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alib fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

7. Samin Tan, tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Saksikan video menarik berikut ini: