Berita Lokal
LiveStream
Rss
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2020, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
Dalam instruksinya, aturan PPKM mikro dibuat lebih longgar dari aturan PPKM. Seperti jam operasional mal yang dibuka hingga pukul 21.00 WIB. Padahal dalam kebijakan PPKM sebelumnya, jam operasional mal sempat diberlakukan hingga pukul 19.00 WIB, lalu dilonggarkan hingga pukul 20.00 WIB.
Di sisi lain, kegiatan masyarakat justru dibatasi. Seperti aturan tidak keluar rumah selama akhir pekan seperti diberlakukan di Jawa Tengah, dan aturan ganjil genap di Bogor. Tujuannya tak lain untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah.
Lalu, apakah keputusan tersebut atas usulan dari pengusaha dan sejalan dengan tujuan pembatasan kontak langsung masyarakat?
1. Pengusaha usul agar jam operasional mal dilonggarkan hingga pukul 21.00
Ilustrasi mal di Jakarta. (IDN Times/Besse Fadhilah) Menyoal jam operasional mal yang kembali dibuka hingga pukul 21.00, Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani membenarkan, hal itu adalah usulan dari para pengusaha. Ia mengatakan, usulan ini disampaikan Asosiasi Ritel dan Mal kepada pemerintah.
"Iya (usulan pengusaha), atas usulan Asosiasi Ritel dan Mal," kata Rosan saat dihubungi IDN Times, Senin (8/2/2021).
Selama masa PPKM sebelumnya, pemerintah juga mengabulkan permintaan pengusaha agar jam operasional ditambah. Akhirnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengabulkan, jam operasional mal yang tadinya beroperasihingga pukul 19.00 WIB, ditambah menjadi pukul 20.00 WIB.
2. Pengusaha sempat menuntut ke pemerintah, agar jam operasional mal ditambah selama PPKM mikro
Ilustrasi mal di Jakarta. (IDN Times/Anata) Pengusaha mal sebelumnya menuntut tiga hal ke pemerintah terkait pelaksanaan PPKMsejak 11-25 Januari 2021. Tuntutan mereka adalah jam operasional mal lebih panjang, bantuan bagi pekerja di sektor ritel, dan insentif bagi usaha mereka.
"Pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara penanganan kesehatan dengan kepastian dan kenyamanan berusaha dalam menanggulangi pandemi ini, tidak hanya melulu memikirkan masalah kesehatan atau melulu memikirkan pertumbuhan ekonomi saja. Keduanya perlu ditangani secara bersama dan berimbang, sehingga pandemik dapat terkontrol dan ekonomi tetap bertumbuh," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Januari 2021.
Apindo bersama asosiasi lain seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), mendesak pemerintah agar memberikan kelonggaran kepada mal, ritel, hotel, dan restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan supaya beroperasi hingga pukul 21.00, dengan kapasitas dine in maksimal 50 persen.
3. Pelonggaran pembatasan selama PPKM mikro dinilai tidak sesuai arahan Jokowi, soal pembatasan kegiatan masyarakat
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan) Sementara jika menilik kebijakan pemerintah sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengimbau kegiatan masyarakat di tengah pandemik dibatasi. Hal itu ia sampaikan karena melihat kebijakan PPKM tidak efektif.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,"kata Jokowi dalam rapat terbatas yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Januari 2021.
Terang, pelonggaran pembatasan dalam PPKM mikro justru dinilai bertolak belakang dengan arahan Presiden Jokowi. Seperti disampaikan ahli epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia Dicky Budiman.
"Ya ini kontradiktif dengan apa yang diarahkan Pak Presiden. Kalau namanya tidak efektif kan minimal yang ada tuh tidak diturunkan, tapi tidak diperkuat, yang sudah ada diperkuat lagi dengan intervensi tambahan," ujar Dicky kepada IDN Times, Senin (8/2/2021).
"Misalnya 3T (testing, tracing, treatment) dimasifkan. Itu sesuai yang direkomendasikan. Saya rekomendasikan juga saat ketemu Pak Luhut. Termasuk di Kemenko PMK," kata dia, menegaskan.
