Lima Permendikbud Menjadi Payung Hukum Kebijakan Kampus Merdeka

Lima Permendikbud Menjadi Payung Hukum Kebijakan Kampus Merdeka

Terbaiknews - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat peluncuran program Kampus Merdeka. 

, JAKARTA - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt Dirjen Dikti) Kemendikbud Nizam memastikan program Kampus Merdeka telah memiliki payung hukum.

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan program terobosan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Nizam mengatakan program ini dapat diimplementasikan di perguruan tinggi dengan adanya payung hukum.

Ada lima Peraturan Mendikbud (Permendikbud) sebagai landasan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Regulasi tersebut diantaranya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tingggi Negeri dan Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

"Kebijakan Pembukaan Program Studi Baru diatur dalam Permendikbud No 5 dan 7, Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi diatur dalam Permendikbud No.5, Perguruan Tinggi Badan Hukum pada Permendikbud No. 4 dan 6 serta Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi dipayungi Permendikbud no.3,’ ujar Nizam melalui keterangan resmi Kemendikbud, Jumat (7/2/2020).

Nizam mengatakan kebijakan Kampus Merdeka tidak akan bersifat paksaan. Kemendikbud bakal akan menyiapkan rambu-rambu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka.

"Inovasi dan kreativitas pengelola perguruan tinggi menjadi penting dalam penerapan kebijakan Kampus Merdeka ini," tutur Nizam.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan empat kebijakan di lingkup pendidikan tinggi bertajuk "Kampus Merdeka".

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang sebelumnya diterapkan untuk pendidikan dasar dan menengah.