Lima Mahasiswa Pengunjuk Rasa Omnibus Law Divonis 10 Bulan Percobaan

Lima Mahasiswa Pengunjuk Rasa Omnibus Law Divonis 10 Bulan Percobaan

Terbaiknews - –Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis 10 bulan percobaan kepada lima...

–Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis 10 bulan percobaan kepada lima mahasiswa peserta unjuk rasa UUOmnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 di Palembang. Majelis hakim menilai mereka terbukti berbuat anarkis.

Hakim ketuaSahlan Effendi mengatakan, kelima terdakwa masing-masing Naufal Imandalis, Rezan Septian, Bartha Kusuma, Awaabin Hadiz, dan Haidar Maulana, terbukti melanggar pasal 170 ayat 1KUHP.Sebab, mereka merusak mobil milik Polda SumateraSelatan. Namun hakim menilai para terdakwa tidak perlu menjalani masa tahanan.

”Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar segera mengeluarkan kelima terdakwa dari rumah tahanan,” ujar Sahlan seperti diansir dari Antara saat membacakan vonis, di Palembang, Kamis (28/1).

Dia menjelaskan, kelima terdakwa tidak perlu menjalankan masa hukuman 10 bulan penjara tersebut. Namun, jika para terdakwa melakukan tindakan pidana apapun selama satu tahun enam bulan setelah inkrah, para terdakwa otomatis langsung menjalani pidana 10 bulan penjara.

Vonis itu bertolak belakang dengan tuntutan JPU Kejaksaan Tinggi SumateraSelatan. Tim JPU menuntut kelima terdakwa divonis dua tahun penjara.

Majelis hakim menyebut, tuntutan JPUmemberatkan para terdakwa dan tidak tergolong sebagai hukuman pelajaran, selain itu kelimanya tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya sehingga menjadi peringan vonis.

Dalam sidang yang dikawal ketat kepolisian dan disaksikan puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu, hakim mempertimbangkan aksi spontanitas kelimanya saat melakukan aksi perusakan mobil milik Polda Sumsel.

Setelah mendengar vonis itu, kelima terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan menerima serta siap menjalani hukuman percobaan, sedangkan JPU memilih pikir-pikir.

”Berdasar keputusan majelis hakim, kelima terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan hari ini (28/1) juga,” kata penasihat hukum terdakwa dari Posbankum PN Palembang Romaita.

Sebelumnya, pada 2020 gelombang penolakan UU Ciptaker di Palembang berlangsung selama 7–9 Oktober di kawasan Simpang Lima DPRD Sumsel. Polisi mengamankan 500 orang lebih dan lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka usai kericuhan pada 8 Oktober.

Saksikan video menarik berikut ini: