Legislator Gerindra: Penyidik Harus Dalami Pernyataan Boyamin di Kasus Djoko Tjandra 

Legislator Gerindra: Penyidik Harus Dalami Pernyataan Boyamin di Kasus Djoko Tjandra 

Terbaiknews - Djoko Tjandra diserahkan ke Kejaksaan Agung 

, JAKARTA -Adanya dugaanketerlibatan oknum anggota Komisi III DPR RI dalam kasus Djoko Tjandra diungkap oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan pernyataan Boyamin itu harus diperjelas, keterlibatannya dan siapa orangnya.

"Apabila memang ada anggota Komisi III yang memang terlibat saya kira perlu diperjelas keterlibatannya dan juga apakah ini hanya merupakan pertemuan biasa atau terlibat dalam kasus itu. Itu yang harus diperjelas," kata Wihadi saat dihubungi Tribunnews, Kamis (17/9/2020).

Selain itu, Wihadi menilai penyidik harus merespons dan mendalami pernyataan yang dilontarkan Boyamin tersebut.

Jika memang ada dugaan keterlibatan oknum Komisi III, menurutnya perlu diproses lebih lanjut.

"Saya kira penyidik juga harus memberikan klarifikasi, apakah memang benar-benar terlibat atau hanya katanya-katanya saja," ujarnya.

"Jadi saya kira boleh-boleh saja mesti harus diproses lebih lanjut," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, KPK, Polri, dan Kejaksaan harus mengungkap tuntas dugaan keterlibatan politisi lain, setelah eks politikus Partai NasDem Andi Irfan Jaya ditetapkan tersangka dalam kasus Djoko Tjandra.

Legislator Gerindra: Penyidik Harus Dalami Pernyataan Boyamin di Kasus Djoko Tjandra 
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebelum wawancara khusus dengan Tribun Network di Jakarta, Jumat (28/8/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sebab, posisi Jaya sebagai politisi baru di Jakarta, disanksikan untuk bisa berhubungan langsung dengan Djoko Tjandra.

Boyamin dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa, mengatakan penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung perlu menelusuri keterlibatan oknum anggota Komisi III DPR yang berhubungan dengan bidang kerjanya.