KPU: Penggunakan Sarung Tangan Jadi Kendala Masyarakat untuk Mencoblos

KPU: Penggunakan Sarung Tangan Jadi Kendala Masyarakat untuk Mencoblos

Terbaiknews - Komisioner KPU Ilham Saputra (Dok. Jawa Pos)

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakuk‎an sosialisasi dan simulasi pencoblosan Pilkada serentak untuk Desember 2020 mendatang. Namun, ada beberapa catatan.

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan bahwa semua pemilih nantinya akan diberikan sarung tangan. Hal itu sebagai bagian dari protokol kesehatan pada masa pandemi virus Korona atau Covid-19.

Namun menurut Ilham, adanya penggunaan sarung tangan justru membuat masalah. Pasalnya, sarung tangan bisa membuat masyarakat kesulitan saat membuka surat suara.

“Ketika diberikan sarung tangan, (pencoblos, Red) susah ketika orang membuka surat suara. Kemudian bagi penyandang disabilitas ketika diberikan template dengan sarung tangan susah juga membaca huruf braile. Karena kulitnya tertutup sarung tangan plastik,” ujar Ilham dalam diskusi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (25/7).

Kemudian usai melakukan pencoblosan tersebut KPU mencoba menandai masyarakat dengan menetaskan tinta ke jari. Namun hal ini masih menjadi usulan. Karena dari pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menuturkan mencelupkan tangan ke tinta tidak akan menularkan virus Korona.

“Jadi nanti kita akan coba kaji kembali. Kita akan minta pendapat . Apakah betul memasukan tinta ke tangan bisa menularkan Covid-19,” katanya.

Ilham mengatakan, Pilkada Serentak 2020 diputuskan Desember karena sudah ada persetujuan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Hal itu asalkan hajatan tersebut dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

Diketahui, Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.