KPU: Calon Petugas Coklit Pilkada Wajib Ikut

KPU: Calon Petugas Coklit Pilkada Wajib Ikut "Rapid Test"

Terbaiknews - - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakanseluruh calon petugas...

, - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, seluruh calon petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 wajib mengikuti rapid test (tes cepat) Covid-19 sebelum melaksanakan tugasnya.

Ia menegaskan, jika ditemukan ada calon PPDP yang reaktif, maka akan dilanjutkan dengan swab test (tes usap) dan akan diganti jika dinyatakan positif Covid-19. PPDP ialah petugas yang direkrut KPU untuk mendatangi rumah-rumah warga terkait pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

"PPDP kami juga sebelum terjun ke lapangan sudah dilakukan rapid test. Kalau ada orang yang terkena (Covid-19), karena masa kerja PPDP hanya satu bulan itu langsung kita ganti," kata Ilham dalam diskusi Polemik Trijaya bertema Menghitung Kualitas Pilkada saat Pandemi, Sabtu (25/7/2020).

KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Ilham pun membantah ada "Klaster KPU" setelah ditemukannya 12 calon petugas coklit di Blora, Jawa Tengah, yang positif Covid-19.

Dia menegaskan seluruh calon petugas coklit sudah melalui tahap screening sejak awal.

"Kalau ada berita seperti di Blora mengatakan bahwa ada klaster KPU, menurut saya tidak benar. Karena sekali lagi, KPU sudah memastikan dalam sebelum bekerja mereka tidak terjangkit Covid-19," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa petugas coklit wajib menerapkan protokol kesehatan ketika bertemu dengan warga.

Ilham menyebut, petugas mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan. Dia meminta warga tidak khawatir.

"Kemarin kami sudah keliling melaksanakan apel kesiapan petugas kami melakukan coklit untuk dapatkan data DPT yang akurat. Itu pengadaannya sudah selesai semua," tutur dia.

"Saya lihat mereka sudah pakai sarung tangan, face shield, masker, dan juga seluruhnya sudah siap semua. Ini sudah berjalan," kata Ilham.

KPU Akui Proses Coklit Data Pemilih Tak Berjalan Seratus Persen