KPK Panggil Mantan Bupati Ponorogo Terkait Kasus TPPU

KPK Panggil Mantan Bupati Ponorogo Terkait Kasus TPPU

Terbaiknews - – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Ponorogo...

– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Ponorogo periode 2010-2015, H Amin. Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus tindak piDana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman (TFR).

“Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TFR terkait TPPU,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri diKONfirmasi, Jumat (14/2). Kendati demikian, belum diketahui terkait hal apa yang akan didalami penyidik KPK dari H Amin.

KPK telah menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka TPPU pada 8 Januari 2018. Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Taufiqurrahman terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee promosi atau MUtasi jabatan selama periode 2013-2017 dengan nilai sekitar Rp 5 miliar.

Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai serta dalam bentuk lainnya.

Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Perkara ini merupakan pengembangan terkait dugaan suap perekrutan dan pengelolaan ASN di Kabupaten Nganjuk pada 2017. Lembaga antirasuah telah menetapkan Taufiqurrahman bersama empat tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto, dan Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri.

Total uang yang diamankan sebagai barang bukti senilai Rp 298.020.000. Uang itu berasal dari Ibnu Hajar senilai Rp 149.120.000 dan Suwandi sebesar Rp 148.900.000.

Tindak pidana korupsi kedua yang dilakukan Taufiqurrahman adalah diduga penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018 diduga selama periode jabatannya telah menerima gratifikasi yang dilakukan secara bertahap.

Source : https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/02/2020/kpk-panggil-mantan-bupati-ponorogo-terkait-kasus-tppu/