Korban PHK karena Wabah Corona Dijamin Negara, Per Orang Dapat Rp 1 Juta untuk 3 Bulan

Korban PHK karena Wabah Corona Dijamin Negara, Per Orang Dapat Rp 1 Juta untuk 3 Bulan

Terbaiknews - Massa yang tergabung dalam Forum Pembela Hak Atas Pendoliman melakukan unjuk rasa di depan kantor PT Mega Dirga IndahJalan Asia AfrikaKota BandungSelasa (11/2/2020). Dalam aksinyasekitar seratus karyawan yang sudah bekerja di atas 10 tahun tersebut mengaku sebagai korban PHK sepihak dan menuntut kepada perusahaan untuk membayar THR dan gaji yang belum dibayarserta pesangon sesuai dengan peraturan pemerintah. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

- Korban PHK karena wabah corona dijamin negara, setiap orang dapat Rp 1 juta untuk 3 bulan.

Negara menjamin korban Pemutusan Hubungan Kerja / PHK akibat dampak corona akan mendapatkan insentif.

Setiap korban PHK bakal mendapatkan Rp 1 juta untuk tiga bulan.

Hal ini disampaikan sendiri oleh Menteri KeuanganSri Mulyani Indrawati.

Pihaknya memastikan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibatdampak Coronabakal mendapatkan bantuan berupa santunan sekaligus pelatihan.

Bendahara Negara pun mengatakan nantinya para pekerja yang terdampak PHK bakal mendapatkan santunan dengan besaran Rp 1 juta per kepala untuk 3 bulan.

Korban PHK karena Wabah Corona Dijamin Negara, Per Orang Dapat Rp 1 Juta untuk 3 Bulan
Menkeu Sri Mulyani (Sri Mulyani dan Tonny Martono Sang Suami (wartaekonomi.co.id))

Santunan dan pelatihan tersebut akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek

"Kita juga akan memberi insentif untuk yang terkena PHK dari sisi BPJS Ketenagakerjaan memberi santunan plus pelatihan sehingga bisa mendapatkan paling tidak dalam tiga bulan Rp 1 juta per kepala," ujar dia dalam video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Santunan oleh BPJamsostek itu pun berbeda dengan program Kartu Pra Kerja Presiden Joko Widodo yang telah diluncurkan pekan lalu.

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin.

HALAMAN 2 >>>>>>>>>>>