Berita Lokal
LiveStream
Rss
, - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta reformulasi anggaran pendidikan dalam konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) tahun 2020-2035 lebih dipertajam.
Untuk itu, kata Huda, diperlukan pembahasan teknis lanjutan agar sasaran program dapat tercapai dan isu fundamental pendidikan di Indonesia bisa segera terselesaikan.
“Kemauan keras ini perlu diwujudkan dengan memanfaatkan penuh anggaran pendidikan dengan sebaik-baik supaya isu fundamental pendidikan bisa terjawab,” kata Huda dalam RDP Komisi X secara virtual, Rabu (3/2/2021).
Huda menjelaskan, dalam UUD Pasal 31 ayat 4, diamanatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Komisi X DPR: DIY Bakal Jadi Percontohan Peta Jalan Pendidikan
Berangkat dari dasar hukum ini ini, Huda berharap bahwa setiap anggaran yang nanti akan disepakati harus berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas baik tenaga pendidikan maupun siswa dan mahasiswa.
“Kami menekankan agar PJP ini selaras dengan visi negara yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945,” ucap Huda.
Huda menyebut, postur anggaran pendidikan Indonesia tahun ini mencapai Rp 550 triliun yang berasal dari APBN.
Kemendikbud sebagai rumah penyelenggara pendidikan Indonesia, kata Huda, akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 81,5 triliun, sedangkan Kementerian Agama (Kemenag) akan mengelola alokasi anggaran sebesar Rp 55 triliun.
"Sisanya, sebesar Rp 299,06 triliun akan disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)," ujar Huda.
Dengan besarnya anggaran 20 persen APBN tersebut, kata Huda, Komisi X ingin komponen-komponen reformulasi anggaran dapat sampaikan terbuka pada publik dalam berbagai kesempatan.
