Ketua Umum IDI: Distribusi Vaksin COVID Harus Sudah Sampai Puskesmas

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih menyebut, pemerintah harus maksimal dalam mendistribusikan vaksin COVID-19. Menurutnya, distribusi bahkan harus dilakukan sampai ke pos-pos pelayanan kesehatan paling ujung.

"Distribusi vaksin harus dilaksanakan dengan baik, sampai ke ujung-ujung pelayanan. Distribusi vaksin itu harus sudah sampai ke puskesmas, bahkan ke pos-pos di bawah koordinasi puskesmas, tidak hanya mencapai provinsi atau kab/kota saja," ujar Daeng dalam YouTube PPI Channel, Sabtu (6/2/2021).

1. Distribusi vaksin yang baik akan menunjang ketersediaan vaksin

Vaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Daeng mengungkapkan, dengan distribusi yang baik, maka ketersediaan vaksin di pos-pos pelayanan kesehatan pun akan terpenuhi. Alhasil, ia meminta pemerintah memperhatikan betul perihal distribusi vaksin ini.

"Harus betul-betul dipetakan ini, apakah proses distribusi itu yang memerlukan rantai dingin, ada pendinginnya, pos-posnya di mana, apakah sudah disiapkan dengan baik? Kalau tidak, ketersediaan di pos-pos pelayanan kesehatan akan terganggu," ungkapnya.

2. Daeng sebut pos pelayanan kesehatan juga perlu diperbanyak

Ilustrasi seorang pasien COVID-19. ANTARA FOTO/REUTERS/Marko Djurica

Tidak hanya menyinggung soal distribusi vaksin, Daeng menyebut, pos-pos pelayanan kesehatan juga perlu diperbanyak. Untuk mencapai target vaksinasi yang lebih besar, ia berpendapat hal ini perlu dilakukan.

"Pos-pos pelayanan juga harus lebih diperbanyak, tidak hanya mengandalkan puskesmas dan rumah sakit saja. Kalau hanya itu yang dimanfaatkan kurang banyak, sehingga harus memanfaatkan klinik swasta atau pos-pos lain untuk mencapai target (vaksinasi) yang lebih besar," ujarnya.

3. Pemerintah jangan memperumit syarat untuk jadi vaksinator

Ilustrasi Penyuntikan Vaksin (ANTARA FOTO/AAP Image/David Mariuz via REUTERS)

Daeng juga menyebut, pemerintah jangan memperumit syarat bagi tenaga kesehatan untuk bisa menjadi petugas vaksinator. Menurutnya, saat ini ada potensi 1,3 juta petugas vaksinator di Indonesia. Tinggal koordinasi antara daerah dan Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan potensi ini.

"Jangan dipersulit syaratnya (jadi vaksinator). Saya mendengar ada sertifikasi khusus, kalau itu diterapkan akan cukup mengganggu ketersediaan vaksinator. Kalau memang tekniknya tidak rumit, hanya penyuntikan biasa, tenaga-tenaga 1,3 juta itu pada hakikatnya waktu pendidikan sudah ada keterampilan melakukan teknik injeksi macam itu," ujar Daeng.

4. Menteri BUMN akui sistem distribusi vaksin COVID-19 tidak sempurna

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahas vaksin COVID-19 di KPK (Dok. Humas KPK)

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengakui sistem distribusi vaksin COVID-19 tidak sempurna. Hal itu ia ungkapkan saat menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, Jumat (8/1/2021). Keduanya datang untuk membahas beberapa hal terkait vaksin COVID-19.

"Mengenai distribusi, tadi kami sampaikan sesuai dengan penugasan kami dari Kementerian BUMN sudah menyiapkan sistem yang tidak sempurna. Yang sempurna milik Allah Subhanahu wa ta'ala," ujar Erick.