Berita Lokal
LiveStream
Rss
, - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Bahtiar mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan simulasi dan mengidentifikasi potensi masalah yang berpotensi muncul jika Pemilu digelar Serentak pada 2024.
Bahtiar merespons pertanyaan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar berbarengan dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024.
Pemilu 2019 yang meliputi pemilihan DPR, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DRD serta presiden dan wakil presiden, lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu meninggal diduga karena kelelahan.
KPU: Sangat Berat apabila Pilkada Serentak Digelar 2024
"Teknisnya KPU. KPU kita dorong lakukan simulasi dan cek potensi masalahnya apa," kata Bahtiar kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).
Bahtiar mengatakan, penyelenggara pemilu memiliki waktu yang panjang yakni tiga tahun untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menjadi lebih baik.
Ia juga yakin pengalaman melaksanakan Pilkada di tahun 2020 lalu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu ke depan.
"Saya kira jadi pelajaran baik bisa jadi referensi sukses tangani kesehatan dan aman covid untuk penyelenggara," ujar dia.
DPR kini tengah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi tersebut belum rampung karena masih ada fraksi yang menolak beberapa isu dalam pembahasan RUU Pemilu.
Adapun wacana pro dan kontra di kalangan partai politik soal revisi UU Pemilu terkait dengan beberapa hal. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah pengembalian jadwal pilkada.
Sebagian fraksi mendukung Pilkada lebih baik diadakan serentak pada November 2024, yang artinya sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016.
