Kemendagri Dorong Pengembangan Perpustakaan Daerah Sesuai Visi Jokowi

Kemendagri Dorong Pengembangan Perpustakaan Daerah Sesuai Visi Jokowi

Terbaiknews - - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mendorong adanya inovasi dan fasilitasi pengembangan...

, - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mendorong adanya inovasi dan fasilitasi pengembangan perpustakaan di daerah.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo usai menerima audiensi Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Syarif Bando.

“Tentunya Kemendagri sangat mendorong inovasi dan fasilitasi di dalam pengembangan perpustakaan di daerah, baik dari aspek kelembagaan organisasi pemerintah daerah maupun kaitannya penyiapan sarana prasarana perpustakaan," kata Hadi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Pustakawan Ahli Utama Jelaskan Pentingnya Data untuk Perpustakaan

Selain aspek kelembagaan dan sarana prasarana, kata Hadi, inovasi perpustakaan juga didorong melalui pengembangan teknologi dan informasi.

Hal ini tidak hanya dilakukan di daerah sentral, tetapi daerah lain yang menjadi lokasi prioritas.

Ia menyebut, Kemendagri telah bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk memetakan lokasi-lokasi prioritas pengembangan perpusatakaan.

Hadi mengatakan, upaya ini telah sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, yakni dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Ini adalah komunikasi yang efektif dan sinergitas, termasuk bagi setiap perencanaan-perencanaan pembangunan daerah. Apa itu di dalam RKA (rencana kerja dan anggaran) atau RKPD (rencana kerja pembangunan daerah) maupun RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah nasional) kita dorong dan menjadi prioritas perpustakaan di daerah," ujarnya.

Mengenal Jurusan Ilmu Perpustakaan, Penjelasan hingga Prospek Kerjanya

Sementara itun Kepala Perpusnas Syarif Bando mengatakan, selain sejalan dengan visi pembangunan nasional, pengembangan perpustakaan merupakan impelementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebab, hal ini berkaitan dengan upaya untuk mendorong kemajuan masyarakat.

“Saya kira kita start dari regulasinya bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga UU tentang Kemendes itu mengamanatkan untuk bagaimana mengembangkan fasilitas untuk kemajuan masyarakat,” kata Syarif.