Kasus Suap dan Gratifikasi, Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Ditahan KPK

Kasus Suap dan Gratifikasi, Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Ditahan KPK

Terbaiknews - JakartaIDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Wali Kota Dumai periode...

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Wali Kota Dumai periode 2016-2021 Zulkifli Adnan Singkah, usai ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Mei 2019.

Zulfikli terjerat kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018, yang penyidikannya dilakukan sejak September 2019.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka ZAS (Zulkifli) selama 20 hari terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai 6 Desember 2020 di rutan Polres Metro Jakarta Timur," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2020).

1. KPK sebelumnya sudah tetapkan 11 orang sebagai tersangka

Kasus Suap dan Gratifikasi, Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Ditahan KPKWakil Ketua KPK, Alexander Marwata (Dok. Humas KPK)

Alexander mengatakan, pihaknya sudah lebih dulu menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Di antaranya adalah eks anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin selaku pihak perantara, dan eks Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Kemudian Ahmad Ghiast selaku kontraktor, anggota DPR periode 2014-2019 Sukiman, serta eks Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Natan Pasomba.

"Keenam orang tersebut telah divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan tipikor," ujar pria yang akrab disapa Alex ini.

Selanjutnya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah, Wabendum PPP tahun 2016-2019 Puji Suhartono, anggota DPR 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz, dan Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

"Hingga saat ini, masih dalam proses penyelesaian penyidikan dan telah ditahan KPK," ucap Alex.

2. Konstruksi perkara

Kasus Suap dan Gratifikasi, Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Ditahan KPKWali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah ditahan KPK (Dok. Humas KPK)

Alex menjelaskan, kasus ini bermula ketika Zulkifli bertemu dengan Yaya Purnomo di sebuah hotel di Jakarta pada Maret 2017. Dalam pertemuan itu, Zulkifli meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota Dumai.

"Dan pada pertemuan lain, disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee 2 persen. Kemudian pada Mei 2017, Pemerintah Kota Dumai mengajukan pengurusan DAK kurang bayar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp22 miliar," ucapnya.

Alex mengatakan, dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp22,3 miliar. Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.

Masih pada bulan yang sama, Pemerintah Kota Dumai mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan antara lain RS rujukan, jalan, perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi dan pendidikan.

"Tersangka ZAS (Zulkifli) kembali bertemu dengan Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai tersebut yang kemudian disanggupi untuk mengurus pengajuan DAK TA 2018 kota Dumai, yaitu untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp20 miliar dan pembangunan jalan sebesar Rp19 miliar," jelas Alex.

3. Zulkifli melakukan suap dan menerima gratifikasi

Kasus Suap dan Gratifikasi, Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Ditahan KPKWali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah ditahan KPK (Dok. Humas KPK)

Untuk memenuhi fee terkait bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, Zulkifli memerintahkan mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemerintah Kota Dumai.

"Penyerahan uang setara dengan Rp550juta dalam bentuk dolar Amerika, dolar Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dan kawan-kawan dilakukan pada November 2017 dan Januari 2018," ungkap Alex.

Selain itu, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai. Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018.

"Gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK sebagaimana diatur di Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucapnya.

4. KPK ingatkan kepala daerah jangan korupsi

Kasus Suap dan Gratifikasi, Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Ditahan KPKWakil Ketua KPK, Alexander Marwata (Dok. Humas KPK)

Atas perbuatannya, Zulkifli dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait gratifikasi, Zulkifli dijerat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut, Alex menegaskan, pihaknya berkomitmen memberantas korupsi sekalipun ada proses pilkada. KPK, kata Alex, juga tidak bosan mengingatkan para kepala daerah agar memegang amanah yang dititipkan oleh masyarakat yang telah memilih mereka.

"Banyak kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, harus menjadi pengingat bagi semua kepala daerah agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memegang prinsip dan nilai-nilai integritas dengan tidak memperkaya diri sendiri atau keluarga atau kelompok tertentu," tutur Alex.