Karyawan Dua Kantor Ini Akan Didenda Rp 250 Ribu Jika Tak Pakai Masker

Karyawan Dua Kantor Ini Akan Didenda Rp 250 Ribu Jika Tak Pakai Masker

Terbaiknews - Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya melakukan asesmen atau penilaian risiko penularan COVID-19 di salah satu perkantoran di Kota SurabayaRanu (27/1/2021). (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com – Gebrakan yang dilakukan kantor swasta di Kota Surabaya, Jawa Timur ini patut diapresiasi. Untuk menekan penularan angka Covid-19, dua kantor ini menerapkan sanksi denda Rp250 ribu bagi karyawan yang melanggar protokol kesehatan (prokes), yaitu tidak memakai masker.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan Kantor Graha Bukopin Jalan Panglima Sudirman dan Kantor Sinar Mas Land Plaza Jalan Pemuda, Surabaya yang menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar prokes.

“Jadi, mereka membuat peraturan sendiri, dan itu saya kira sangat bagus,” katanyadi Suarabaya. Kamis (28/1) dikutip dari ANTARA.

Menurut dia, pihaknya terus melakukan asesmen atau penilaian risiko penularan Cvid-19 di berbagai perkantoran, baik perkantoran pemerintahan maupun swasta.

Asesmen ini untuk melihat langsung pelaksanaan prokes sesuai dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 dan menerapkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Febriadhitya mengatakan, total hingga saat ini sudah ada 135 perkantoran baik swasta maupun pemerintah yang sudah dilakukan asesmen oleh Satgas COVID-19 Surabaya. Terakhir asesmen dilakukan di Kantor Graha Bukopin dan Sinar Mas Land Plaza pada Rabu (27/1).

“Secara keseluruhan protokol kesehatannya sudah bagus,” ujar Febriadhitya yang juga sebagai Kabag Humas Pemkot Surabaya.

Ia menjelaskan ada beberapa poin dalam asesmen, yakni mulai ketersediaan cairan pembersih tangan, tempat cuci tangan, satgas mandiri, sirkulasi udara, penataan tempat duduk, hingga kapasitas pegawai yang bekerja di rumah atau work from home (WFH) 75 persen, pegawai bekerja di kantor atau work from office (WFO) 25 persen sesuai dengan aturan PPKM dan beberapa aturan lainnya.

Menkes Harapkan Prokes Lebih Dipatuhi untuk Tekan Penyebaran Covid-19

“Bahkan, saat itu kami tidak hanya sekadar melihat-lihat saja, tapi juga memberikan pemahaman kepada satgas perkantoran itu dalam melakukan pengaturan kapasitas ruangan. Jadi, ruangannya itu diukur berapa meter persegi, kemudian baru bisa ditentukan dalam satu ruangan itu harus diisi oleh berapa orang, kami beri pengetahuan itu juga,” katanya.

Febri juga memastikan bahwa pada saat asesmen itu, pihaknya juga sudah memberikan beberapa masukan, termasuk masukan untuk memberikan tempelan di setiap ruangan.

Artinya, ketika sudah dilakukan pengukuran kapasitas ruangan dan sudah diketahui berapa kapasitas maksimal ruangan tersebut, lalu kapasitas ruangan tersebut dituangkan dalam sebuah kertas dan ditempelkan di ruangan itu.

“Sehingga diharapkan ketika melihat tempelan itu, orang sudah bisa menaati,” ujarnya.

Febri juga menjelaskan bahwa setelah kantor tersebut dilakukan asesmen, maka nantinya akan diberikan surat rekomendasi oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya. Terutama terkait dengan beberapa protokol kesehatan yang mungkin harus diperbaiki dan disempurnakan.

“Nanti teman-teman satgas yang akan memberi rekomendasi ini,” katanya.

Saksikan video menarik berikut ini: