Karantina Terbatas RT/RW Singgung Ketidakdisiplinan Masyarakat

Karantina Terbatas RT/RW Singgung Ketidakdisiplinan Masyarakat

Terbaiknews - ILUSTRASI. Warga melintas di akses masuk di Jalan Nimun RayaTanah KusirKebayoran LamaJakartaJumat (3/3/2020). Sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Kebayoran Lama menutup sejumlah akses masuk perumahan sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

– Rencana pemerintah untuk melakukan karantina wilayah terbatas tingkat RT/RW bisa dilihat sebagai langkah penekanan dan peringatan bagi masyarakat yang tidak disiplin. Sebab harus diakui, ada beberapa masyarakat yang masih enggan melakukan isolasi mandiri meski terpapar Covid-19.

“Ini kan mungkin secara tidak langsung menginfokan kepada masyarakat kita, mungkin ada beberapa orang yang tidak patuh pada isolasi mandiri. Jadi kalau mereka tidak patuh maka konsekuensinya adalah melakukan karantina wilayah, itu mungkin sedikit pesan kecil,” jelas Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani kepada JawaPos.com, Kamis (28/1).

Namun, ini dinilai tepat jika melihat urgensi kasus Covid-19 di Indonesia yang telah lebih dari 1 juta jiwa positif virus. Apabila tidak ada intervensi pemerintah untuk menekan pergerakan masyarakat, maka kasus ini akan terus tumbuh di atas 10 ribu.

Epidemiolog Nilai Karantina Terbatas RT/RW Mirip Program Sebelumnya

Intervensi pada level paling rendah, yaitu RT/RW merupakan langkah drastis. Terlebih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terlihat tidak efektif. Bahkan kata dia, tidak ada bedanya antara ada dan tidak adanya PPKM.

“Karena kita tahu PPKM sendiri secara aturan itu fleksibel. Impelementasinya kelihatan abstrak, antara PPKM dan tidak itu nggak ada bedanya di lapangan. Jangan berharap dengan PPKM yang kebijakannya cukup fleksibel, harusnya kan bisa menekan laju pergerakan masyarakat,” tegas dia.

Kendati dianggap bisa menekan angka Covid-19, karantina wilayah tersebut harus dijalankan berdasarkan hasil identifikasi pada warga. “Saya rasa dengan adanya kebijakan tadi itu bisa memonitor, warganya seperti apa kondisinya, jadi tidak langsung melakukan karantina wilayah,” jelasnya.

Dalam pengawasannya, dia meminta pemerintah daerah (pemda) harus ikut turun tangan demi terlaksananya kebijakan tersebut. Sebab, meskipun pernah ada program serupa seperti Desa Tangguh dan Kampung Tangguh, pelaksanannya tidak berjalan dengan benar.

“Pemda turun ke bawah pada level RT/RW, karena saya merasa RT/RW ini nggak jalan, paling tidak kan bisa disebar lewat WA Group, ini sangat kurang. Mungkin yang bisa kita ambil dari kebijakan yang akan dikeluarkan terkait karantina wilayah tingkat RT/RW barangkali menjadi masukan juga bahwa harusnya mereka (RT/RW) mengetahui kondisi warganya seperti apa,” tutup Laura.

Saksikan video menarik berikut ini: