Kacau Skema Pensiun PNS: Siap Rombak ke Metode Fully Funded

Kacau Skema Pensiun PNS: Siap Rombak ke Metode Fully Funded

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Dana pensiun (dapen) untuk pegawai negeri sipil (PNS) siap untuk diubah...

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana pensiun (dapen) untuk pegawai negeri sipil (PNS) siap untuk diubah sistem kelolanya oleh pemerintah. Bahkan pemerintah punya rencana untuk merombaknya.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan saat ini melalui APBN pemerintah mengalokasikan Rp 120 triliun untuk 3,1 juta orang pensiunan. Ini dibayar melalui Taspen untuk pensiunan PNS dan melalui PT Asabri (Persero) untuk pensiunan TNI dan Polri.



Besaran dana untuk pensiunan, dari APBN berkisar 40% sampai 75% dari gaji pokok para pensiunan, dan tergantung dengan masa kerja. Di mana saat ini skema yang digunakan adalah sistem 'pay as you go'.

PNS yang memasuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri/suami dan anak. Kepada anak, batas pemberian pensiun hanya sampai anak ke-2, dengan usia maksimal 25 tahun, belum menikah, dan belum bekerja. Skema ini, sudah berjalan hampir 20 tahun lebih.


Pemerintah, sempat mengatakan, sedang mengkaji pembayaran pensiunan PNS dengan menggunakan skema 'fully funded'. Dengan skema ini, nantinya pembayaran pensiun akan dibayarkan patungan antara ASN dan pemerintah, sebagai pemberi kerja.
Besaran iuran dengan skema fully funded tersebut, bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulannya.
Dengan skema fully funded ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan KemenPAN RB menyebutkan pegawai Eselon I di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga Rp 20 juta per bulan.
Nah, tersiar kabar dana pensiunan dengan skema fully funded itu sudah diolah di dalam Rancangan peraturan pemerintah (RPP). RPP tersebut dibuat dalam rangka reformasi kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan, dikabarkan telah memasuki tahap akhir di Kementerian Keuangan.
Diakui Askolani, RPP tersebut masih di dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan untuk sementara waktu dihentikan. Karena pemerintah masih fokus dalam penanganan Covid-19.
"Sekarang lagi fokus penanganan covid-19 dan dampaknya," ujar Askolani kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (23/11/2020).

Hal 2>>>