Jurus Pangkas Sri Mulyani, Anggaran BKPM-Kemendag Kena Potong

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkena pemotongan anggaran di tahun 2021 ini untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu merupakan permintaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan sudah melakukan pemangkasan untuk beberapa Direktorat Jenderal dan Badan di bawahnya. Total ada Rp 91,57 miliar yang tidak jadi masuk ke dalam anggaran KemendagÂdi 2021. Awalnya, Kemendag bakal mendapat alokasi Rp 3.028.964.712.000.

"Alokasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 2.937.386.806.000," kata Lutfi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

Adapun Direktorat Jenderal yang paling terkena imbas adalah Ditjen Perdagangan Dalam Negeri yang dipangkas ingga Rp 35 miliar, kemudian Sekretariat Jenderal yang masih dua digit di angka Rp 10,7 miliar, lalu Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN ) dipangkas Rp 10 miliar,

Beralih ke pemotongan dengan nilai 1 digit, Ditjen Perdagangan Luar Negeri terkena pemangkasan Rp. 9 miliar, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional dipangkas Rp 8,5 miliar, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional dipangkas Rp 7,5 miliar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dipangkas Rp 5 miliar, Inspektorat Jenderal dipangkas Rp 3,5 miliar serta paling kecil Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) dipangkas Rp 3 miliar.

Sementara itu, BKPM menerima pemangkasan yang lebih besar. Semula, BKPM mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1,08 triliun pemotongan sebesar Rp 158,57 miliar maka anggaran tersisa Rp 930 miliar

"Yang terpenting adalah target kita investasi ke depan Insya Allah sesuai target Bappenas di 2021 kita 856 triliun, tapi perintah Bapak Presiden menjadi Rp. 900 triliun," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.