Jubir KPK: Ada Pengecualian Bagi Pimpinan KPK yang Bertemu Pihak Berperkara

Jubir KPK: Ada Pengecualian Bagi Pimpinan KPK yang Bertemu Pihak Berperkara

Terbaiknews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Firli Bahuri saat memberikan kata sambutan disaksikan oleh para wakil KPK Alexander MarwataNawawi PomolangoNurul Ghufrondan Lili Pintauli Siregar pada acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut KPK di Gedung Merah Putih KPKJakarta SelatanJumat (20/19/2019). Acara serah terima jabatan sekaligus pisah sambut pimpinan KPK diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas. Seluruh anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan pimpinan KPK periode 2019-2023 secara bersamaan membacakan Pakta Integritas dan dilanjutkan penandatanganan. Tribunnews/Jeprima 

, JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (6/2/2020).

Dalam kunjungan ketiga kalinya ke DPR itu, Firli Bahuri Cs menemui dua orang yang sedang berperkara di KPK. Dua orang tersebut adalah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan dan Azis Syamsuddin.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengetahui adanya larangan pimpinan untuk bertemu pihak yang tengah bersinggungan dengan lembaga antirasuah.

Bahkan, katanya, larangan itu tak hanya berlaku bagi pimpinan, tapi juga untuk pegawai.

"Memang betul ada kode etik terkait dengan dilarangnya pimpinan atau pun siapapun ya penyidik dan yang kemudian berhubungan bertemu secara khusus dengan tersangka, terdakwa terpidana atau pihak pihak lain yang ada kemungkinan untuk berhubungan dengan pegawai," ujar Ali saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/2/2020).

Namun, Ali menepis bakal terjadi konflik kepentingan jika pimpinan bertemu pihak beperkara.

Menurutnya, terdapat pengecualian dalam aturan-aturan mengenai konflik kepentingan dan kode etik.

Kata Ali,pertemuan Kamis kemarin tidak melanggar kode etik lantaran dalam rangka tugas dinas dan diketahui oleh pimpinan lainnya.

Selain itu, kata Ali pertemuan itu digelar di DPR dan bukan di lokasi yang mencurigakan seperti hotel atau rumah makan.

"Ada pengecualian ketika kemudian ada tugas dinas yang kemudian itu diketahui oleh antar pimpinan oleh seluruh pimpinan bahkan kemudian kalau bawahan diketahui oleh atasan. Jadi memang ada pengecualian-pengecualian demikian," jelas Ali.