Jokowi Diminta Libatkan KPK untuk Menelaah Rekam Jejak 5 Calon Kapolri

Jokowi Diminta Libatkan KPK untuk Menelaah Rekam Jejak 5 Calon Kapolri

Terbaiknews - JakartaIDN Times - Bursa calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) semakin memanas jelang Jenderal...

Jakarta, IDN Times - Bursa calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) semakin memanas jelang Jenderal Polisi Idham Azis pensiun. Lima Jenderal berpangkat bintang tiga disebut-sebut berpeluang menjadi orang nomor satu di Kops Bhayangkara.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, pihaknya mendesak Presiden Joko 'Jokowi' Widodo melibatkan sejumlah lembaga pengawas untuk melihat rekam jejak para calon Kapolri.

"ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo dapat memanfaatkan lembaga pengawas seperti KPK, PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat rekam jejak, dugaan adanya aliran transaksi tidak wajar dan kepatuhan pembayaran pajak sebelum mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR," ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1/2021).

1. Jokowi diminta membukan kanal masukan khusus masyarakat

Jokowi Diminta Libatkan KPK untuk Menelaah Rekam Jejak 5 Calon KapolriPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana (ANTARA News/Fathur Rochman)

Kurnia mengatakan, Jokowi semestinya juga membuka kanal masukan khusus masyarakat, terhadap nama-nama kandindat yang dikirimkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Nantinya, masukan masyarakat dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi Presiden Jokowi.

"Hal ini penting agar proses seleksi calon Kapolri dapat ditempuh secara transparan, akuntabel dan partisipatif," ucap dia.

2. Kepatuhan pelaporan LHKPN jadi indikator utama calon Kapolri

Jokowi Diminta Libatkan KPK untuk Menelaah Rekam Jejak 5 Calon Kapolri(Ilustrasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) elhkpn.kpk.go.id

Kurnia melanjutkan, Presiden Jokowi seharusnya juga memasukkan variabel kepatuhan LHKPN sebagai syarat menjadi Kapolri. Bukan hanya patuh, tetapi juga benar dan jujur saat menuliskan harta kekayaannnya.

"Sebab ICW meyakini kepatuhan, kebenaran dan kejujuran saat pelaporan LHKPN menjadi indikator utama untuk melihat integritas dari setiap kandindat pejabat publik, terlebih Kapolri," ujarnya.

Dia menambahkan, tidak ada salahnya bila Jokowi meminta lima kandindat Kapolri yang dikirimkan Kompolnas, memaparkan agenda reformasi kepolisian kepada publik. "Agar nantinya publik dapat melihat sejauh mana kompetensi dari para kandindat," tuturnya.

3. Mahfud MD bocorkan lima nama calon Kapolri

Jokowi Diminta Libatkan KPK untuk Menelaah Rekam Jejak 5 Calon KapolriIDN Times/Galih Persiana

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membocorkan nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis. Mahfud menyebut ada lima nama yang telah diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden Jokowi.

“1. Gatot Edy Pramono; 2. Boy Rafly Amar; 3. Listyo Sigit Prabowo; 4. Arief Sulistyanto; 5. Agus Andrianto. Kelima org itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang,” kata Mahfud lewat akun Twitternya, @mohmahfudmd, Jumat 8 Januari 2021.

Dalam cuitannya Mahfud juga menegaskan, dari hasil kajian Kompolnas, lima nama yang selanjutnya digodok DPR RI tersebut berpangkat jenderal bintang tiga.

“Saya sudah menyerahkan nama-nama calon Kapolri untuk dipilih oleh Presiden agar diajukan ke DPR. Yang diajukan semua jenderal bintang 3, tidak ada yang masih bintang 2,” cuitnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan melaksanakan rapat internal untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri pada 13 Januari 2021

"Masa Sidang III Tahun Sidang 2020—2021 dimulai 12 Januari. Komisi III DPR baru melaksanakan rapat internal pada tanggal 13 Januari untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan," kata Habiburokhman di Jakarta seperti dikutip dari ANTARA, Kamis 7 Januari 2021.