Berita Lokal
LiveStream
Rss
, - Ketua Umum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa.
AHY menuding ada pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam gerakan "kudeta" tersebut.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).
Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional untuk Kepentingan 2024
Dalam konferensi pers, AHY tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky, dalam keterangan tertulis.
"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky menambahkan.
AHY mengungkapkan, gerakan kudeta itu didalangi oleh lima orang, salah satunya sosok yang ia sebut sebagai pejabat pemerintah.
Moeldoko ke Partai Demokrat: Kudeta Itu dari Dalam, Masa dari Luar?
Empat orang lainnya berasal dari Partai Demokrat, yakni seorang kader aktif, kader yang sudah enam tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah 9 tahun dipecat dan satu mantan kader yang keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.
AHY mengatakan, upaya kudeta tersebut rencananya dilakukan melalui kongres luar biasa (KLB). Ia menyebut sejumlah kader Partai Demokrat telah dihubungi dan diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat.
"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," kata AHY.
Dituding Demokrat, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi
