Ini Sikap Resmi RI & Malaysia soal Konflik Laut China Selatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin angkat bicara perihal ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan.

Berbicara saat joint statement bersama, persoalan Laut China Selatan menjadi salah satu agenda pembahasan kedua negara dalam pertemuan bilateral. Kedua negara betukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan kawasan.

"Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut China Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional terutama UNCLOS (Konferensi PBB soal Hukum Laut) 1982," kata Jokowi, Jumat (5/2/2021).

Senada dengan Jokowi, Muhyiddin memandang persoalan Laut China Selatan seharusnya diselesaikan dengan aman berdasarkan prinsip undang-undang antar bangsa secara universal.

"Semua pihak perlu mengelak dari mengambil tindakan yang boleh menimbulkan ketegangan dan bersifat provokatif (self-restraint) serta juga mengelak tindakan berkaitan ketenteraan (militarization)," katanya lagi.

"Malaysia komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut China Selatan secara konstruktif, menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai," jelasnya.

Konflik Laut China Selatan mulai tereskalasi kala China mengklaim 80% wilayah laut tersebut sebagai teritorinya. Meski tak sesuai dengan UNCLOS 1982, China mengeskpansi sejumlah kawasan di laut itu termasuk dengan memberdayakan militer dan penjaga pantai.

Ini membuat Beijing kerap bersitegang dengan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei. RI sendiri sempat beberapa kali terlibat friksi dengan penjaga pantai China di Laut Natuna Utara.

Ketegangan makin meningkat kala Amerika Serikat (AS) masuk dengan dalih "kebebasan navigasi" dan melindungi sekutu. Adu argumen kedua negara membuat ASEAN khawatir akan pecah konfrontasi di Laut China Selatan.