Impor LPG Terus Meroket, Subsidi LPG Bisa Tembus Rp 70 T

Impor LPG Terus Meroket, Subsidi LPG Bisa Tembus Rp 70 T

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri terus meningkat....

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri terus meningkat. Dalam sepuluh tahun terakhir, terhitung sejak 2009-2019, konsumsi LPG Indonesia tumbuh 10,5% per tahunnya (Compounded Annual Growth Rate/ CAGR) dari yang tadinya hanya 2,86 juta ton menjadi 7,76 juta ton, berdasarkan riset tim CNBC Indonesia.

Pemerintah pun memperkirakan konsumsi LPG pada 2024 melesat menjadi 11,98 juta ton dari 8,81 juta ton pada tahun ini. Semakin meningkatnya kebutuhan LPG ini, maka dikhawatirkan subsidi pun akan membengkak. Pasalnya, pemerintah masih memberikan subsidi untuk tabung LPG 3 kg.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto mengatakan semakin meningkatnya permintaan LPG di dalam negeri, diperkirakan berimbas pada peningkatan subsidi LPG. Tahun ini permintaan LPG menurutnya diperkirakan mencapai 8 juta ton dan subsidinya bertambah menjadi sekitar Rp 50-60 triliun. Bahkan pada 2030, lanjutnya, subsidi LPG diperkirakan mencapai Rp 70 triliun bila konsumsi terus meningkat dan masih dipenuhi dari impor.


"Kita harus usaha agar subsidi turun dengan mengurangi impor, sehingga beban dari subsidi pemerintah ini semakin ringan," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/11/2020).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah merancang berbagai cara untuk mengurangi impor LPG, salah satunya melalui pembangunan jaringan pipa gas untuk rumah tangga. Saat ini menurutnya jaringan pipa gas telah tersambung untuk sekitar 600 ribu sambungan rumah tangga. Tahun depan ditargetkan naik menjadi sekitar 750 ribu sambungan rumah tangga.

Selain itu, pihaknya juga akan menggencarkan pemakaian kompor listrik, di mana tahap awal sekitar 1 juta kompor. Lalu, paling besar menggantikan LPG ini yakni melalui program gasifikasi batu bara yang diharapkan bisa mengurangi impor LPG sekitar 30%-40%.

"Yang paling besar untuk menggantikan LPG adalah hilirisasi batu bara (gasifikasi)," ujarnya.

Bila LPG ini bisa diganti ke produk lainnya, maka menurutnya subsidi dari pemerintah untuk LPG bisa dialihkan untuk hal yang lebih penting lainnya.

"Pemerintah masih memberikan subsidi, tapi alangkah baiknya subsidi ini bisa dialihkan ke subsidi yang lain. Kita punya gas yang cukup, kita punya batu bara yang cukup besar," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga mengakui bahwa semakin besarnya impor LPG tak ayal membuat Indonesia bisa disebut kecanduan impor.

"Dalam konteks kecanduan impor (LPG) ini fakta yang dilematis di Indonesia. Sampai 1970-an Indonesia mengekspor gas, tapi ironinya kita tidak membangun infrastruktur yang komprehensif, baik itu transmisi, jaringan induk pengolahan gas, dan seterusnya," tuturnya.

Meski kini mayoritas gas yang diproduksi dari dalam negeri dijual untuk kepentingan domestik yakni mencapai 60%, namun menurutnya karena infrastruktur belum siap, terutama karena permintaan terus meningkat, gas bumi belum bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk keperluan domestik. Bila infrastruktur gas siap, maka menurutnya ini bisa dimanfaatkan untuk menggantikan konsumsi LPG.

Jumlah subsidi LPG yang juga terus meningkat tiap tahun dikhawatirkan akan semakin membebani negara. Berdasarkan riset CNBC Indonesia, mengambil data dari Kementerian Keuangan dan ESDM, subsidi LPG pada 2018 bahkan mencapai Rp 64 triliun, naik dua kali lipat dibandingkan subsidi LPG pada 2012 yang sebesar Rp 32,85 triliun.

Sugeng pun mengakui, idealnya subsidi harus dikurangi.

"Idealnya subsidi harus dikurangi," ujarnya.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)