Hasto: Yang Tak Mendukung Bapak Ibu Semuanya Akan Diberi Sanksi

Hasto: Yang Tak Mendukung Bapak Ibu Semuanya Akan Diberi Sanksi

Terbaiknews - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh kader partai akan memberikan dukungan total di Pilkada 2020. (istimewa)

– Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh kader partai akan memberikan dukungan total di Pilkada 2020. Tak ada alasan bagi kader banteng moncong putih untuk tidak taat pada perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pernyataan itu diungkapkan oleh Hasto di hadapan 212 calon kepala daerah (Cakada) yang diusung di Pilkada Serentak 2020, (184 diantaranya adalah non-kader), saat Sekolah Cakada Gelombang III, secara virtual, Selasa (15/9) malam.

“Kami berikan dukungan total, dengan penuh kedisiplinan dan sesuai keputusan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Siapapun yang namanya anggota dan kader partai wajib mendukung bapak ibu semuanya tanpa terkecuali,” kata Hasto

“Yang tidak mendukung bapak ibu semuanya yang telah dicalonkan oleh ibu ketua umum, tentu akan kami berikan sanksi,” tambahnya.

  • Demi Petani dan Nelayan, Mega Minta BMKG Update Peta Rawan Bencana

Hasto juga menegaskan, sekolah partai, termasuk untuk cakada yang berasal dari parpol lain, dimaksudkan untuk membekali hal fundamental menyangkut ideologi negara, politik, ekonomi, kebudayaan, hingga pembentukan karakter kepemimpinan.

Usai sekolah partai, PDIP berharap para cakada tersebut berjuang ke bawah untuk memenangkan hari rakyat. Dan para kader PDIP akan berada bersama mereka sebagai bagian dari energi perjuangannya.

“Bung Karno mengatakan tak ada perjuangan yang sia-sia. Terlebih untuk anda semua, senjata paling hebat menjadi pemimpin adalah menyatu dengan kekuatan rakyat. Itulah strategi utama kita,” tegas Hasto.

Hasto juga mengingatkan, para cakada punya pemahaman yang sama terhadap pentingnya politik kebudayaan. Karena pembumian Pancasila hanya bisa dilakukan dengan rasa cinta kepada tanah air.

“Tempuhlah jalan kebudayaan itu, sebab Nusantara begitu kaya dengan kebudayaannya yang luar biasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasto juga mengingatkan bagaimana setiap pemimpin punya tanggung jawab menjadi pemimpin negarawan.Indonesia lahir sebagai bangsa dengan kesadaran membangun tata dunia bsaru.

“Gemblenglah diri anda sebagai pemimpin negarawan. Lanjutkan perjuangan Bung Karno melalui kepemimpinan Indonesia di Asia Afrika dan Amerika Latin,” ujar Hasto.

Politisi asal Jogyakarta itu kemudian menceritakan bagaimana Bung Karno membantu serta mendorong kemerdekaan Tunisia, Aljazair, dan Maroko, dengan menyewakan sebuah rumah perjuangan di Jalan Serang, Jakarta. Bung Karno juga yang membantu Pakistan untuk lepas dari penjajahan, dengan mengirimkan berbagai persenjataan dan kapal perangnya.

“Bung Karno menjalankan bagaimana Pancasila sebagai ideologi dunia,” kata Hasto.

Pada kesempatan itu, Hasto juga berdialog dengan para calon kepala daerah ketika sesi tanya jawab. Diantaranya adalah Cawabup Sumenep Dewi Khalifah dan Cawabup Tangerang Selatan Rahayu Saraswati.

Sama seperti para cakada yang memuji sekolah cakada PDIP, Rahayu secara khusus bertanya soal sikap terkait RUU Cipta Kerja yang banyak dipertanyakan kaum buruh.

Hasto menjawab bahwa ideologi Pancasila berbasis falsafah kemanusiaan dan membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Ada juga sila kelima Pancasila bahwa negara menjamin rakyat mendapatkan penghidupan dan pekerjaan layak. Fakir miskin dan anak terlantar juga wajib dipelihara negara.

“Jadi buruh, petani, adalah mayoritas rakyat kita. Maka kekuasaan harus hadir memberikan hak para buruh,” kata Hasto.

Menurut Hasto, RUU Cipta Kerja juga hadir merespons situasi bahwa kita hidup dalam kompetisi dengan negara lain. Namun legislasi ini jangan sampai menghadirkan ketidakadilan baru, dimana pemegang kapital menindas buruh. Maka hak buruh terhadap penghasilan berdasar UMR yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, itu bagian dari kesepakatn bersama.

“Tapi dari garis ideologi, negara bertujuan membuat pekerjaan layak. Soal buruh asing, hanya yang berkaitan teknologi dan resiko tinggi, dimungkinkan ruang itu dibuka. Namun yang berkaitan hajat hidup orang banyak seperti pertanian, energi, keuangan, maka aspek kedaulatan di bidang ekonomi harus benar-benar diperhatikan,” pungkasnya.