Gubernur Khofifah Sahkan UMK 2021 Jatim

Gubernur Khofifah Sahkan UMK 2021 Jatim

Terbaiknews - Ilustrasi buruh. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

–Tuntutan serikat buruh untuk menaikkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) mendapatkan respons Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Pada Minggu (22/11) malam, Khofifah menetapkan UMK daerah se- Jawa Timur. Keputusan itu tertuang pada SK Nomor 188/538/KPTS/013/2020.

Kenaikannya UMK beragam. Ada yang naik Rp 25 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 100 ribu. Sementara itu, 11 daerah tidak ada kenaikan atau tetap menggunakan UMK 2020. Pengumuman penetapan UMK disampaikan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu, serta dewan pengupahan dari perwakilan buruh dan pengusaha.

Heru menyatakan, keputusan itu ditetapkan setelah mempertimbangkan banyak hal. Pemerintah Provinsi Jatim juga sudah berkoordinasi dengan perwakilan buruh dan pengusaha.

”Semua tahu, masa pandemi membuat semua serba sulit,” kata Heru.

Heru menilai bahwa keputusan tersebut menjadi jalan tengah dari harapan semua pihak. Utamanya bagi pengusaha yang sejak awal keberatan dengan kenaikan UMK 2021. Hal itu juga sebagai pertimbangan pemerintah atas kondisi masyarakat. ”Sehingga ada daerah yang naik, ada yang tidak,” terang Heru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu, sebelas daerah yang UMK tidak naik itu atas pertimbangan kondisi di lapangan yang disesuaikan dengan masa pandemi Covid-19. ”Ini keputusan terbaik, diharapkan semua bisa menerima,” ucap Himawan.

Pihaknya juga berharap agar pengusaha bisa memahami daerah dengan UMK 2021 yang mengalami peningkatan. ”Kenaikan ya Rp 25 ribu, 50 ribu, hingga Rp 100 ribu. Dengan begitu, kegiatan ekonomi kembali berjalan seperti semula,” ujar Himawan.

”Pemerintah provinsi masih memberi keleluasaan kepada pengusaha. Yakni memberi ruang untuk mengajukan penangguhan. Pengajuannya bisa dilaksanakan setelah ada rapat UMSK,” tambah Himawan.

Merespons penetapan SK tersebut, Ketua DPD SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi mengapresiasi pemerintah provinsi yang mempertimbangkan nasib karyawan. Dia memahami bahwa pengusaha sangat berat dengan kenaikan UMK 2021. ”Sekali lagi, ini keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan banyak hal,” tutur Ahmad Fauzi.

Sementara itu, perwakilan DPP Apindo Jawa Timur Johnson Simanjuntak memahami keputusan yang ditetapkan gubernur. Apindo hanya berharap kondisi ekonomi makin membaik. Dengan begitu, kelangsungan usaha di Jawa Timur terus berjalan.

Besaran UMK 2021 Jatim berdasar SK Nomor 188/538/KPTS/013/20202021

Kota Surabaya : Rp 4.300.479,19

Kabupaten Gresik : Rp 4.297.030,51

Kabupaten Sidoarjo : Rp 4.293.581,85

Kabupaten Pasuruan : Rp 4.290.133,19

Kabupaten Mojokerto : Rp 4.279.787,17

Kabupaten Malang : Rp 3.068.275,36

Kota Malang : Rp 2.970.502,73

Kota Pasuruan : Rp 2.819.801,59

Kota Batu : Rp 2.819.801,59

Kabupaten Jombang : Rp 2.654.095,88

Kabupaten Probolinggo : Rp 2.553.265,95

Kabupaten Tuban : Rp 2.532.234,77

Kota Mojokerto : Rp 2.481.302,97

Kabupaten Jember : Rp 2.355.662,91

Kota Probolinggo : Rp 2.350.000,00

Kabupaten Banyuwangi : Rp 2.314.278,87

Kota Kediri : Rp 2.085.924,76

Kabupaten Bojonegoro : Rp 2.066.781,80

Kabupaten Tulungagung : Rp 2.010.000,00

Kabupaten Blitar : Rp 2.004.705,75

Kota Blitar : Rp 2.004.705,75

Kabupaten Lumajang : Rp 1.982.295,10

Kabupaten Pacitan : Rp 1.961.154,77

Kabupaten Ngawi : Rp 1.960.510,00

Kabupaten Bondowoso : Rp 1.954.705,75

Kabupaten Bangkalan : Rp 1.954.705,75

Kabupaten Nganjuk : Rp 1.954.705,75

Kabupaten Sumenep : Rp 1.954.705,75

Kota Madiun : Rp 1.954.705,75

Kabupaten Madiun : Rp 1.951.588,16

Kabupaten Trenggalek : Rp 1.938.321,73

Kabupaten Situbondo : Rp 1.938.321,73

Kabupaten Pamekasan : Rp 1.938.321,73

Kabupaten Ponorogo : Rp 1.938.321,73

Kabupaten Magetan : Rp 1.938.321,73

Kabupaten Sampang : Rp 1.938.321,73

Saksikan video menarik berikut ini: