Berita Lokal
LiveStream
Rss
, - Dewan Pers mendorong pemerintah menginisiasiregulasi tentang hak cipta jurnalistik (publisher rights). Sebab, saat ini banyak media berguguran akibat ekosistem media yang tak adil dan monopolistik.
Saat ini negara-negara di Eropa, Australia dan Amerika Serikat telah menerapkan regulasi tersebut.
Menurut Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, regulasi tersebut mengatur atau mereduksi monopoli yang berlebihan dari platform digital, seperti mesin pencari (search engine).
"Banyak mediaberguguran karena ekosistem media saat ini yang tidak adil, tak transparan dan monopolistik sehingga butuh intervensi negara berupa regulasi tentang hak cipta atas jurnalistik itu," kata Agus, dalam acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Senin (8/2/2021).
Hari Pers Nasional, Dewan Pers Minta Media Tak Terjebak atau Abai Data
Agus mengatakan, Indonesia harus mempelajari regulasi yang telah diterapkan di negara lain.
Dalam rangka menciptakan ekosistem yang adil, kata Agus, kehadiran negara dibutuhkan untuk membuat regulasi yang transparan dan adil.
Serta, menciptakan soliditas antara pemilik media atau asosiasi media dalam membangun negosiasi dengan platform digital.
Agus menuturkan, regulasi publisher rights di berbagai negara lahir dalam mengatasi persoalan antara publisher dan platform digital.
Antara lain soal monetisasi dan agregrasi berita tanpa kompensasi memadai, pengabaian hak cipta jurnalistik, ketertutupan sistem algoritma platform digital, monopoli data pengguna, monopoli distribusi konten, serta monopoli periklanan digital.
Hari Pers Nasional, Menkominfo: Butuh Kerja Sama Ciptakan Tata Kelola Media
Agus mengatakan, baik publisher maupun platform digital harus sama-sama bertanggung jawab atas pajak, berita maupun hoaks dari konten yang disebarkannya.
