Demokrat Sebut Moeldoko Sangat Berhasrat jadi Capres di Pemilu 2024

– Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sangat bernafsu menjadi calon presiden (capres) di Pemilu 2024 mendatang. Itulah sebabnya, kata dia, Moeldoko mengelar pertemuan di sebuah hotel dengan para kader Partai Demokrat untuk mengumpulkan kekuatan, melakukan kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AH).

“Berdasarkan keterangan yang kami miliki, pembahasan utama yang disampaikan oleh pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung KSP Moeldoko sebagai calon presiden 2024,” ujar Herzaky kepada wartawan, Rabu (3/2).

Herzaky menambahkan, Moeldoko menyadari tidak bisa begitu saja menjadi capres di Pemilu 2024. Moeldoko membutuhkan kendaraan politik dan yang disasar adalah Partai Demokrat, dengan membuat kongres luar biasa (KLB).

“Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, melalui proses kongres luar biasa,” katanya.

Menurut Herzaky, Moeldoko diduga membiayai akomodasi dan memberikan uang kepada kader-kader Partai Demokrat yang setuju untuk melakukan kudeta terhadap putra sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. “Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat. “Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY.

AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintahan Jokowi. “Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” katanya.

AHY melanjutkan gerakan tersebut sudah menadapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.