Berita Lokal
LiveStream
Rss
JawaPos.com – Partai Demokrat menyampaikan respons terkait klarifikasi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang membantah ada upaya kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan yang disampaikan Moeldoko berbanding terbalik dengan fakta-fakta yang didapatkan.
Sebagai contoh, dalam penjelasan tanggal 1 Februari, Moeldoko mengakui bertemu dengan sejumlah kader Demokrat di rumahnya untuk mendengarkan curhat. Tetapi, pada jumpa pers tanggal 3 Februari, Moeldoko mengakui pergi ke hotel untuk menemui mereka.
“Artinya, ada upaya untuk menyisihkan waktu dan energi di antara kesibukan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk menemui kader-kader Partai Demokrat, yang berada di luar lingkup tanggung jawabnya,” ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis (4/1).
Herzaky menambahkan, dalam pertemuan dengan kader Partai Demokrat, Moeldoko menjanjikan kader untuk mendapatkan anggaran terkait tanggap bencana alam. Namun, Moeldoko malah mengajak kader Partai Demokrat untuk mendukung melakukan kongres luar biasa (KLB) terhadap kepemimpinan yang dipegang AHY.
“Para kader yang ditemui ini, dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024,” katanya.
Menurut Herzaky, atas ajakan melakukan kudeta terhadap AHY tersebut yang dijadikan dasar kader Partai Demokrat melaporkan manuver dari Moeldoko tersebut kepada AHY.
“Inilah yang membuat mereka kemudian melaporkan pertemuan ini pada DPP. Mereka kader-kader yang setia pada hasil Kongres ke-5 Partai Demokrat tahun 2020,” ungkapnya.
Herzaky menuturkan, dari berbagai sumber yang sudah diverifikasi, Demokrat juga mendapati fakta ada dana yang sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB.
“Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa. Masih lekat dalam ingatan kita, beberapa partai yang terlambat mengantisipasi sehingga akhirnya terjadi KLB dan dualisme kepengurusan yang melemahkan partai,” tuturnya.
