Berita Lokal
LiveStream
Rss
– Ketua Badan Pembina Organisaai dan Kaderisasi Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, ada aliran dana tidak terbatas kepada beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat. Uang itu bagian dari ‘amunisi’ untuk mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.
“Ada pembiayaan ataupun uang-uang yang cukup besar. Disebutkan jumlahnya unlimited untuk membiayai,” ujar Herman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2).
Menurut Herman, nominal uangnya adalah sebesar Rp 100 juta per Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Namun uang senilai Rp 100 juta tersebut tidak diberikan ke seluruh DPC Partai Demokrat yang ada di Indonesia. Hanya beberapa saja.
“Jadi Rp 100 juta per DPC, jadi (tidak disebar ke semua wilyah-Red) hanya segelintir saja,” katanya.
Herman juga menuturkan, uang Rp 100 juta tersebut baru digelontorkan ke beberapa DPC sekitar satu minggu terakhir. Sehingga Partai Demokrat langsung segera menyikapi upaya kudeta tersebut.
“Kalau uang setahu saya baru-baru ini, sekitar dalam seminggu terakhir ini,” katanya.
Oleh sebab itu, Demokrat tidak bisa hanya berdiam diri dari upaya diduga oknum pejabat pemerintah yang ingin melakukan kudeta tersebut. Sehingga mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait manuver pejabat pemerintah tersebut.
“Karenanya sesegera mungkin ketum mengirim surat ke presiden dan juga melakukan jumpa pers,” ungkapnya.
Demokrat memandang upaya kudeta tersebut perlu dengan cepat diantisipasi. Sebab kader tidak ingin seorang oknum pejabat pemerintahan tersebut dengan seenaknya saja mengambil jabatan ketua umum Partai Demokrat.
“Maka itulah sistem pertahanan kami. Tidak mungkin kami antisipai karena akan menjadi persoalan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.
“Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY.
AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintahan Jokowi.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” katanya.
AHY melanjutkan gerakan tersebut sudah menadapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.
