Dalami Kasus Bansos, KPK Periksa Adik Anggota DPR RI Ihsan Yunus

Dalami Kasus Bansos, KPK Periksa Adik Anggota DPR RI Ihsan Yunus

Terbaiknews - Plt. Jubir KPK Ali Fikri (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2020. Penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Muhammad Rakyan Ikram, adik dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus.

Rakyan Ikram akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Ardian Iskandar Maddanatja (AIM). “Saksi Muhammad Rakyan Ikram akan diperiksa untuk tersangka AIM,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (29/1).

Pemeriksaan kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah Rakyan diperiksa pada Kamis (14/1) lalu. Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik KPK mendalami keterlibatan perusahaan Rakyan dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Tim penyidik juga sempat menggeledah kediaman orangtua Rakyan Ikram dan Ihsan Yunus di Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa, (12/1) lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK berhasil menyita alat komunikasi dan beberapa dokumen terkait pengadaan bansos Covid-19.

Selain Rakyan, penyidik lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mandala Hamongan Sude, Rangga Derana Niode; Direktur PT Mandala Hamongan Sude, Rajif Bachtiar Amin dan Direktur Utama PT Agri Tekh Sejahtera, Lucky Falian Setiabudi. Ketiga pihak swasta itu juga akan diperiksa untuk tersangka Ardian Iskandar Maddanatja (AIM).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka penerima suap. Lima tersangka itu adalah Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.
Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.