Covid-19 di Depok Meningkat, Begini Strategi Pemkot

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengklaim pihaknya telah melakukan strategi dari hulu ke hilir dalam menangani Covid-19.

"Pendekatan komunitas, pada 3 April 2020 membentuk kampung siaga Covid-19, ini adalah ujung tombak dalam rangka pencegahan. Di mana sejak Mei 2020 sudah memisahkan antara yang positif dan negatif untuk OTG," katanya di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengaku telah melakukan kontak tracing dibantu Puskesmas. Bahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digunakan untuk merekrut ASN relawan melakukan tracing.

"Bagaimana testing? Dibantu juga labkesda, sehari 500 sampel, dan untuk RSUD 200. Kami kerjasama dengan laboratorium swasta, didanai APBD, menaikkan testing," akunya.

Selanjutnya Bupati Kabupaten Temanggung, Muhammad Al Khadziq mengungkapkan bagaimana kondisi di wilayahnya. Tak bisa dipungkiri, kasus Covid-19 di daerah sangat fluktuatif.

"Sesungguhnya masyarakat desa adalah hidup tentram damai, terisolir, relatif lebih sedikit interaksi dengan pihak lain. Lebih aman dengan perkotaan. Kabupaten Temanggung di tengah-tengah Pulau Jawa. Karakter desa dan gunung. Desa berjarak, relatif terkondisi," jelasnya.

Nyatanya, meski berada di wilayah aman, penularan relatif tinggi. Sampai hari ini total lebih dari 3.500 warga yang sudah terpapar Covid-19. Sebanyak 3.200 diantaranya sudah sembuh dan 121 orang masih dalam perawatan.

"Faktor yang mempengaruhi perkembangan Covid-19 di daerah, masa-masa liburan. Terutama libur tahun baru," katanya.

Pihaknya mengusulkan, kebijakan PPKM yang berlaku saat ini jangan menjadi sesuatu yang sifatnya mandiri. Sanksi bagi yang melanggar menurutnya harus ditindak tegas.

"Harusnya sanksi suruh push up, tapi kalau dia menerima BLT, cabut dong BLT nya. Ada integrasi dengan sanksi. Kalau dia seorang pekerja pabrik, cabut pra kerja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid 19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K. Ginting mengatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro akan mulai dilakukan pada 9 Februari 2021.

"Berdasarkan keputusan Presiden, mulai 9 Februari akan dilaksanakan PPKM mikro. Harus ada posko di desa," katanya.

Fungsi dari PPKM Mikro ini adalah mendampingi Puskesmas dan fasilitas tenaga kesehatan di desa-desa sebagai tim pelacak. Persoalannya adalah setelah tim pelacak datang, siapa yang akan mengawasi.

"Mereka yang dikarantina 14 hari, harus dikasih makan, diawasi. Harus ada posko di desa, di Puskesmas," pungkasnya.