Cerita Sri Mulyani: Belanda Wariskan Utang US$ 1,3 Miliar

Cerita Sri Mulyani: Belanda Wariskan Utang US$ 1,3 Miliar

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Pembangunan dan aktivitas ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari...

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan dan aktivitas ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari penyusunan APBN 2020, yang sebagian penopangnyaÂdiperoleh dari utang.

Tapi, sebetulnya utang Indonesia yang sudah mencapai ribuan triliun itu, diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan warisan dari Belanda.

Seperti diketahui, utang Pemerintah Pusat hingga akhir Agustus 2020 tercatat sebesar Rp 5.594,93 triliun. Utang ini naik Rp 914,74 triliun dibandingkan Agustus 2019 yang tercatat Rp 4.680,19 triliun. Posisi utang ini juga naik Rp 160,07 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2020 yang tercatat sebesar Rp 5.434,86 triliun.


Sri Mulyani bercerita, Indonesia telah diwariskan oleh Belanda yang pernah menjajah kurang lebih 3,5 tahun itu dengan warisan ekonomi yang rusak, dan juga dengan utang.

"Saat mulai pemerintahan ini untuk jadi merdeka, secara keuangan balance sheet tidak Rp 0. Kita tidak memiliki semua harta kekayaan, tidak. Harta kekayaan yang ada rusak karena perang, seluruh dan investasi sebelumnya yang dibukukan oleh Belanda menjadi investasi pemerintah Indonesia," ujar Sri Mulyani saat memberikan paparan dalam Pembukaan Ekspo Profesi Keuangan, Senin (12/10/2020).

"Itu utangnya menjadi utang Republik Indonesia. Warisannya itu US$ 1,13 billion [US$ 1,13 miliar), waktu itu GDP Indonesia masih sangat kecil," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Setiap periode, mulai dari orde baru hingga periode reformasi, kata Sri Mulyani,Âmemberikan refleksi historis yang bisa dipelajari. Utamanya ketika ingin membangun secara cepat dan kemudian melakukannya, waktu konfrontasi militer atau pada era Presiden Soekarno saat itu memakan biaya besar.

Saat itu, situasi perekonomian Indonesia banyak dibiayai dengan utang atau sehingga terjadi defisit APBN, danÂmenciptakan tekanan luar biasa.

Defisit APBN kala itu, kata Sri Mulyani,Âpembiayaannya tidak bisa dilakukan melalui penjualan surat utang negara seperti sekarang. Sehingga yang bisa dilakukan adalah meminta Bank Indonesia melakukan cetak uang.

"Yang terjadi adalah kemudian jumlah uang beredar lebih banyak dari suasana atau perekonomiannya, sehingga inflasi meningkat luar biasa besar," tuturnya.

Masuk ke era Orde Baru atau saatÂPresiden dijabat HM Soeharto, Indonesia, Sri MulyaniÂmengatakan Indonesia mulai balance budget, di mana APBN Indonesia neracanya belum dibentuk. Artinya seluruh utang untuk belanja pembangunan hanya bisa dilakukan apabila ada pembiayaannya dari multilateral dan bilateral.

Ditambah saat terjadinya krisis keuangan Asia pada 1998, yang saat itu private sector mengalami tekanan sangat besar karena terjadi mismatch dari peternakan dan pemerintahan itu sendiri.

Situasi perbankan menyebabkan dampak yang sistemik, yang akhirnya membuat pemerintah Indonesia harus menanggungnya. Dari krisis keuangan di Asia, pemerintah Indonesia juga diwariskan dengan kenaikan utang yang meningkat hingga lebih dari 100%.

"Pemerintah billing out untuk menyelamatkan perbankan agar ekonomi pulih. Biaya utang naik lagi menjadi 60% lebih, utang pemerintah meningkat karena nilai tukar rupiah. Dari krisis keuangan Asia kita diwariskan dengan kenaikan utang yang meningkat hingga lewat dari 100%," ujar Sri Mulyani.

Di era reformasi, dengan dipimpin tiga Presiden, yakni Presiden B.J Habibie (Presiden RI 1998-1999), Abdurrahman Wahid atau Gusdur (Presiden RI 1999-2001) dan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI 2001-2004) banyak dilakukan peraturan perundang-undangan baru.

Menurut Sri Mulyani untuk keuangan Indonesia itu merupakan tonggak awal yang luar sangat penting.

Pertama kalinya Indonesia memiliki UU Kebangkrutan, UU mengenai Bank Indonesia yang dibuat Independen, dan UU Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penjaminan terhadap tabungan masyarakat di bank.

Dari sisi keuangan negara, bagaimana neraca keuangan negara mulai dibangun melalui UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu adalah tiga pilar dari sisi keuangan negara. Semenjak itu 2003-2004 membangun sebuah neraca pertama kalinya. Saya waktu itu Menteri Keuangan pertama yang harus menjalankan Undang-Undang Keuangan Negara itu," tutur Sri Mulyani.

Secara historis, lanjut Sri Mulyani, setiap kali Indonesia mengalami episode dengan ekonomi yang penuh tekanan, Indonesia tetap bisa keluar dengan pondasi yang bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Pun di masa pandemi covid-19 saat ini, Sri Mulyani percaya Indonesia akan mampu menghadapi dan keluar dari krisis keuangan yang tertekan karena krisis kesehatan, yang terjadi saat ini.

"Setiap kali kita selalu came up stronger and better, itu yang seharusnya bikin kita optimistis. Kita percaya dengan krisis yang kita hadapi saat ini, bisa untuk mereformasi dan menguatkan Indonesia. Indonesia dihadapkan pada cobaan dan kita bisa lulus jadi lebih baik," tutur Sri Mulyani dengan penuh semangat.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)