Bupati Solok Selatan Nonaktif Dituntut 6 Tahun Penjara

Bupati Solok Selatan Nonaktif Dituntut 6 Tahun Penjara

Terbaiknews - – Bupati Solok Selatan (nonaktif)Muzni Zakaria dituntut enam tahun penjara serta denda Rp...

– Bupati Solok Selatan (nonaktif), Muzni Zakaria dituntut enam tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muzni diyakini menerima suap terkait proyek pembangunan jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan.

“Menyatakan terdakwa Muzni Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” kata Jaksa Rio Frandy membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Padang, Rabu (16/9).

Selain itu, Muzni Zakaria juga dituntut hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti senilai Rp 3,375 miliar. Selambat-lambatnya uang pengganti itu dibayarkan satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun, jika dalam waktu tersebut Muzni tidak mampu membayarkan uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Namun jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun,” tegas Jaksa Rio.

Selain itu, Jaksa pun menuntut agar hak politik Muzni Zakaria dicabut selama empat tahun usai menjalani pidana pokok. Dalam menuntut perkara ini, Jaksa KPK mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Untuk hal yang memberatkan, perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya, serta kedua proyek tersebut belum selesai dan belum dapat dilanjutkan.

“Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan,” cetus Jaksa Rio.

Muzni dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.