Bupati Segera Respons Putusan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember

Bupati Segera Respons Putusan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember

Terbaiknews - Bupati Jember Faida saat apel bersama Pengawas Protokol Covid-19 di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin (20/7). (Diskominfo Jember/Antara)

–Bupati Jember Faida akan merespons keputusan hak menyatakan pendapat DPRD setempat yang sepakat memberhentikannya sebagai Bupati Jember secara politik melalui rapat paripurna. DPRD Jember melalui tujuh fraksi sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama di DPRD pada Rabu (22/7).

”Kita tunggu apa dewan melaksanakan dengan mengirim berkas putusan ke Mahkamah Agung, baru nanti kita siapkan respons kita,” kata Faida seperti dilansir dari Antara di Jember pada Kamis (23/7).

Pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember secara politik tidak berpengaruh banyak pada aktivitas bupati dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat di Jember. Roda birokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

”Saat ini, kami tetap menjalankan tugas dan utamanya fokus keselamatan masyarakat dan penanganan Covid-19,” ujar Faida.

Dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat di DPRD Jember, Faida sudah mengirimkan jawaban secara tertulis tentang hak menyatakan pendapat DPRD Jember sebanyak 21 halaman. Dalam surat jawaban tersebut, Faida mempertanyakan pemenuhan aspek prosedural atau aspek formil usul hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD Jember.

Menurut dia, penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai hak DPRD kabupaten bukan hak yang sifatnya bebas, melainkan hak yang dalam pelaksanaannya terikat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur penggunaan hak tersebut. Pada pasal 78 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengamanatkan pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat, kemudian materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

”Dalam surat yang dikirimkan kepada Bupati Jember tidak disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana diwajibkan dalam pasal 78 ayat (2) PP 12 Tahun 2018 salah satunya tidak disertai dengan lampiran dokumen materi dan alasan pengajuan usul pendapat,” kata Faida dalam penjelasan tertulisnya.

Tidak dilampirkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usul pendapat oleh pengusul hak menyatakan pendapat, lanjut Faida, telah membawa kerugian kepada Bupati Jember. Sebab, tidak dapat mengetahui secara pasti dan mendalam mengenai materi dan alasan pengajuan usul pendapat oleh DPRD.

”Selain membawa kerugian bagi Bupati, dari aspek hukum sebagai konsekuensi tidak diserahkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usul pendapat juga menyebabkan usul hak menyatakan pendapat itu tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 78 ayat (2) PP 12 Tahun 2018,” terang Faida.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi mengatakan, pemakzulan Bupati Jember Faida, karena dinilai melanggar sumpah dan jabatan. Sehingga, patut mendapat sanksi administrasi berupa pemberhentian tetap atau sementara.

”Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan,” kata M. Itqon Syauqi.

Saksikan video menarik berikut ini: