Bos Pengusaha Buka-bukaan Soal Vaksinasi Mandiri

Bos Pengusaha Buka-bukaan Soal Vaksinasi Mandiri

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Pengusaha tetap ingin menjalankan vaksinasi mandiri meski ada pro dan...

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha tetap ingin menjalankan vaksinasi mandiri meski ada pro dan kontra program ini di tengah masyarakat. Meski demikian, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani menyebut sudah banyak pelaku usaha yang mengontaknya demi mengikuti vaksinasi mandiri.

"Minatnya surprisingly tinggi, karena grup-grup besar sudah menyatakan mau ikut, dan satu grup itu ada 200-300 ribu orang, ini sudah pada mulai daftar," kata Rosan kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/2/2021).


Dengan jumlah sebesar itu dan nantinya berjalan, maka vaksinasi bisa berjalan lebih cepat. Meski demikian, ada juga usaha yang tergolong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ikut berminat.

"Walau cuma 5 sampai 10 orang, rata-rata mau ikut juga. Jadi ini masuk terus pendataan, sedangkan kita baru mulai dari hari Kamis minggu lalu, jadi minatnya tinggi," sebut Rosan.

Sembari pendataan berjalan, pemilihan vaksin juga perlu dipikirkan. Pemerintah memberi indikasi bahwa perlu ada perbedaan antara vaksin untuk vaksinasi gratis dari pemerintah maupun vaksinasi mandiri yang juga gratis oleh perusahaan swasta.

Hingga saat ini, Indonesia menggunakan vaksin Sinovac asal China dalam proses vaksin perdana. Kriteria pemilihan Sinovac karena sudah lulus WHO dan disetujui oleh BPOM, karenanya untuk vaksinasi mandiri harus berbeda. Selain itu vaksin Pfizer, Novavax, AstraZeneca, dan Moderna sudah dipesan pemerintah.

"Harus dibedakan antara vaksin gratis dengan vaksin mandiri, mungkin betul arahnya ke Sinopharm, Pfizer, Johnson n Johnson, ke arah situ," sebut Rosan.

Meski mengarah ke beberapa vaksin itu, namun hingga kini belum ada vaksin yang benar-benar menjadi pilihan untuk vaksinasi mandiri karena aturan mainnya masih disusun pemerintah. Proses pemilihan harus melalui pertimbangan yang matang, baik dari segi mutu maupun biayanya.

"Kita meeting juga terakhir dengan pemerintah dua hari lalu, terkait regulasi sedang dibuat, dipercepat, diharapkan Februari selesai, dan vaksinasi masuk, sehingga harapannya Maret sudah mulai jalan," jelasnya.

Demi menyambut program ini, Rosan mengklaim sudah banyak perusahaan yang berminat untuk ikut serta, baik dari perusahaan besar hingga usaha mikro kecil dan menengah, bahkan ada juga perusahaan yang ingin memberi vaksin bagi warga sekitar pabrik atau perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya perlu ada satu hal yang menjadi perhatian.

"Pemerintah sampaikan yang penting penerima vaksin itu tidak membayar atau gratis, itu yang penting. Mau diberi perusahaan itu nggak masalah, asal penerimanya tetap gratis. Termasuk masyarakat sekitar perusahaan boleh aja asal gratis dibayar perusahaannya," kata Rosan.

Pemerintah juga menegaskan hal sama, bahwa vaksin ini akan bersifat korporasi atau perusahaan yang menyediakan untuk seluruh karyawannya. Jadi tidak dibebankan untuk masing-masing individu.

"Yang bisa dipastikan bahwa tidak ada komersialisasi dalam vaksin gotong royong dalam arti vaksin tidak akan diperjualbelikan untuk individu," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi beberapa waktu lalu.


[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)