Bertemu PM Malaysia, Jokowi Bahas Perlindungan Pekerja Migran

– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan dari Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin di Istana Merdeka, Jakarat, Jumat (5/2). Keduanya membahas sejumlah hal terutama, bidang ekonomi.

Diketahui, dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan,Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dekat dan serumpun. Malaysia juga merupakan salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, investasi, pariwisata dan sosial budaya.

“Kita akan terus memperkuat hubungan baik antar dua negara melalui komunikasi yang kuat pada semua tingkat,” ujar Jokowi, Jumat (5/2).

Jokowi juga menambahkan, Indonesia banyak mengirimkan warga negaranya untuk bekerja di Malaysia. Sehingga perlu perlindungan dengan dibuatnya memorandum of understanding (MOU) atau kerja sama terkait perlindungan bagi pekerja migran tersebut.

“Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian dengan pembuatan kesepekatan. MoU baru ini mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia,” katanya.

Selain itu dua negara ini juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik.

“Itu untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia,” ungkapnya.

Kemudianmengenai isu sawit, Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama.

“Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini,” tuturnya.

Selain itu, Jokowi denganMuhyiddin Yasin membahas mengenai perkembangan yang terjadi di Myanmar. Indonesia dan Malaysia prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar.

“Kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN, terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional,” pungkasnya.