Anak Buah Doni Sebut PPKM Mikro akan Dimulai 9 Februari 2021

Jakarta, CNBC Indonesia -ÂPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) periode II akan berakhir pada 8 Februari 2021. Setelah itu, pemerintah masih akan memberlakukan PPKM, tapi dengan skala yang lebih kecil.
"Berdasarkan keputusan presiden (Presiden Joko Widodo), mulai 9 Februari akan dilaksanakan PPKM mikro. Harus ada posko di desa," kata Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K. Ginting dalam diskusi yang ditayangkan Youtube BNPB, Jumat (5/2/2021).
Fungsi dari PPKM Mikro ini adalah mendampingi Puskesmas dan fasilitas tenaga kesehatan di desa-desa sebagai tim pelacak. Persoalannya adalah setelah tim pelacak datang, siapa yang akan mengawasi.
"Mereka yang dikarantina 14 hari, harus dikasih makan, diawasi. Harus ada posko di desa, di Puskesmas," imbuhnya.
Terkait isolasi mandiri, Alexander bilang bisa dipilih dua tempat. Salah satunya adalah di rumah, selain di lokasi yang sudah disiapkan. Jika dilakukan di rumah maka lokasinya harus memadai.

"Kalau di rumah ada lansia, ada anggota keluarga komorbid, isolasi bisa menularkan yang lain. Sepanjang rumahnya memadai, memakai masker, membuang masker pada tempatnya akan lebih aman. Akan diedukasi buat mereka yang di rumah," ujarnya.

Sebelumnya, dalam keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/2/2021), Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto memberikan jawaban terkait kelanjutan PPKM.
"Terkait PPKM, kita melihat beberapa daerah itu mengalami penurunan (kasus positif Covid-19), yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta dalam seminggu terakhir. Tapi bapak presiden (Presiden Joko Widodo) minta supaya lebih mikro lagi, jadi levelnya sudah diturunkan bukan di kabupaten/kota tapi turun ke kecamatan, lurah, kelurahan, maupun desa, RT/RW," ujarnya.
"Pemerintah akan melakukan rapat dengan pimpinan daerah yang akan dilaksanakan malam ini dan tentu diharapkan bahwa kegiatan yang berskala mikro ini segera bisa dioperasionalisasikan dan ini sedang dipersiapkan keseluruhan. Dan tentu ini juga kami akan laporkan ke bapak presiden dan nanti bapak presiden yang akan menetapkan langkah-langkah lanjutannya," lanjut Airlangga.
Pada prinsipnya, menurut Airlangga, arahan Presiden adalah agar kegiatan penanganan Covid itu bisa efektif, tergambar dari penurunan kasus positif Covid-19 dan perekonomian menuju positif di kuartal I-2021.
"Jadi keseimbangan antara pengereman daripada kenaikan angka Covid-19 dan juga di saat yang sama mampu mendorong agar perekonomian masuk di jalur positif. Nah itulah arahan bapak presiden yang perlu diterjemahkan untuk kelanjutan dari pada kegiatan penanganan Covid-19," ujar Airlangga.