AHY Kirim Surat ke Jokowi Minta Klarifikasi Soal Kudeta Partainya

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku dirinya sudah mengirimkan surat resmi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait ada pihak dari pemerintah yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Menurut AHY, meminta konfirmasi dari Presiden Jokowi dirasa penting karena untuk mengetahui apakah benar adanya pihak dari pemerintahan yang ingin merebut kepemimpinan yang ia pegang secara paksa.

“Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” ujar AHY di Kantor Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (1/2).

AHY mengatakan 10 hari lalu dirinya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang segelintir kader dan mantan kader Demokrat yang ikut berperan dalam pengambil alihan kekusaan Partai Demokrat ini.

“Itu gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.

“Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY di Kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Senin (1/2).

Orang Lingkaran Jokowi Ingin Kudeta AHY, Saksinya 8 Orang

AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” katanya.

AHY melanjutkan gerakan tersebut sudah menadapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.

Saksikan video menarik berikut ini: