Ada Wacana Lockdown Akhir Pekan, Pengusaha Gemetaran!

Ada Wacana Lockdown Akhir Pekan, Pengusaha Gemetaran!

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Penerapan lockdown atau karantina wilayah mulai digaungkan pimpinan daerah...

Jakarta, CNBC Indonesia - Penerapan lockdown atau karantina wilayah mulai digaungkan pimpinan daerah melihat angka penyebaran Covid -19 yang meningkat. Salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan menutup seluruh tempat wisata dan pasar di Jawa Tengah pada 6-7 Februari 2021.

Selain itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga akan mengkaji opsi lockdown akhir pekan dalam penanganan pandemi.

Awalnya usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR Ri dari Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay, usai pernyataan presiden yang menganggap Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif. Sehingga ingin memadukan PSBB atau PPKM dengan apa yang disebut lockdown akhir pekan.


Menanggapi Hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey tidak setuju dengan adanya wacana ini. Hal ini akan mematikan pergerakan ekonomi daerah tersebut.

"Kita mau keluarkan rilis mengenai aturan Pemda untuk menganulir lockdown parsial di Jawa Tengah. Lockdown total itu nggak mungkin di Indonesia dengan penduduk 270 juta jiwa. Jerman berhasil karena luas wilayahnya kecil tidak seperti Indonesia," katanya kepada CNBC Indonesia,ÂKamis (4/2).

Lockdown parsial atau lockdown akhir pekan ini jelas akan mematikan pergerakan ekonomi. Jika dilihat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang membatasi jam operasi pelaku usaha juga tidak efektif. Jadi, menurut Roy ini masalahnya bukan berada di ritel atau mal, tapi masalah kedisiplinan masyarakat.

Jadi kalau ditanya napasnya peritel sampai kapan? Menurut Roy saat ini pelaku usaha masih bisa berjalan selagi toko atau mal masih diperbolehkan buka hingga pukul 8.00 malam.

"Kalau bisa ditingkatkan sampai jam 9 itu lebih bagus, tentunya kita masih punya napas selagi situasi dan kondisi keputusan yang diambil pemerintah masih melihat kepentingan pelaku usaha. Kalau masih boleh buka dan pengetatan mikro masih bisa jalan, ya lebih dari 6 bulan nafas kita masih bisa bertahan. Saat ini sudah dalam takaran memprihatinkan sudah jelas ada PHK yang berkelanjutan," katanya.Â


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)