Berita Lokal
LiveStream
Rss
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, menjelaskan maksud dua juta data COVID-19 yang belum diinput. Ia mengatakan, data tersebut bukan kasus positif virus corona.
“Sebenarnya bukan dua juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium," kata Jodi dalam siaran persnya, Sabtu (6/2/2021).
Dia menjelaskan, data hasil tes negatif COVID-19 banyak yang tertunda pelaporannya karena jumlah tes yang besar. Sedangkan, jumlah tenaga entri data terbatas dan cenderung lebih dahulu memasukkan data positif COVID-19 agar segera ditindaklanjuti.
1. Dua juta data yang belum diinput bisa membuat positivity rate turun
Ilustrasi Swab Test. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Jodi menilai, ada beberapa pihak mungkin salah menangkap maksud pernyataan Menko Luhut soal dua juta data COVID-19 yang belum diinput. Ia menjelaskan, dua juta data tersebut tidak akan membuat angka positivity rate naik, justru malah menurun.
“Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya," kata Jodi.
Ia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak menutupi kasus positif COVID-19.
"Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan, rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujarnya.
2. Integrasi data masih menjadi masalah penanganan COVID-19
Vaksinasi di puskesmas dan rumah sakit di Kalteng (ANTARA FOTO/Makna Zaezar) Meski demikian, ia mengatakan, Luhut mengakui integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan COVID-19 di Tanah Air. Oleh karena itu, saat ini Luhut berfokus pada integrasi sistem manajemen yang baik agar data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.
Dengan momentum ini, Jodi mengatakan, Luhut mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan. Seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.
“Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemik ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem data base kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” tutup Jodi.
3. Luhut sebut dua juta data COVID-19 belum diinput
Ilustrasi swab test (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, ada sekitar dua juta data COVID-19 yang belum masuk dalam laporan versi pemerintah. Hal itu diungkapkan saat rapat dengan beberapa pemangku kepentingan dan epidemiolog dalam penanganan COVID-19, Kamis (4/2/2021).
"Masalah data ini, kami akui. Tapi, dengan Pak Budi (Menkes Budi Gunadi) dengan Wakil Menteri Kesehatan, pada tanggal 15 (Februari) atau pertengahan bulan ini, Peduli Lindungi akan sinkronisasi data sehingga lebih baik. Ada hampir dua juta atau lebih yang belum dientri sehingga berpengaruh ke positivity rate," kata Luhut.
Ia pun berharap sinkronisasi data itu bisa rampung pada Maret 2021. Keluhan soal data yang tidak sinkron sesungguhnya sudah disampaikan sejak lama.
Salah satu kepala daerah yang lantang menyuarakan itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia menyebut, ada sekitar 20 ribu data kasus baru COVID-19 di Jabar yang belum dirilis Kemenkes. Keterlambatan rilis data harian itu dikarenakan sistem pelaporan dan penyesuaian data yang terlalu bertele-tele.
