Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Depok, Apa Sanksinya?

Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Depok, Apa Sanksinya?

Terbaiknews - DEPOK- "Pasar Muamalah" di Jalan Raya Tanah BaruBejiDepokJawa Baratmendapat sorotan...

DEPOK, - "Pasar Muamalah" di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat, mendapat sorotan belakangan ini.

Pasalnya, transaksi jual beli di "pasar" yang sebenarnya merupakan sebuah ruko tersebut tidak menggunakan mata uang rupiah, melainkan koin dinar dan dirham.

Dinar dan dirham sendiri merupakan dua mata uang yang digunakan di sejumlah negara di jazirah Arab.

Lurah Tanah Baru Zakky Fauzan membenarkan bahwa telah terjadi transaksi "secara muamalah" di situ.

Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

"Saat ini di lokasi sedang ada peninjauan oleh aparat kejaksaan, didampingi oleh kasi pemerintahan kelurahan," ujar Zakky, Kamis (28/1/2021) siang.

Menurut Zakky, pasar tersebut dioperasikan oleh seorang pria bernama Zaim tanpa mengantongi izin dari aparat setempat.

Lebih lanjut Zakky memaparkan, pasar yang buka pukul 07.00 WIB-11.00 WIB dua kali sepekan itu menjual "sandal nabi", parfum, madu, dan lain sebagainya.

Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Depok, Penjelasan Lurah dan Potensi Langgar Hukum

Melanggar hukum

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang melarang adanya transaski menggunakan mata uang selain rupiah di Indonesia.

Bab X Pasal 33 poin 1a UU tersebut menuliskan bahwa setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dapat dikenakan pidana.

Pidana tersebut antara lain berupa kurungan penjara maksimal satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga telah mengatur tentang kewajiban bertransaksi menggunakan rupiah melalui Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2015.

[POPULER JABODETABEK] Viral Transaksi Menggunakan Dinar dan Dirham di Depok | Jakarta Siaga Banjir

Hanya ada beberapa transaksi yang dikecualikan dari wajib rupiah, yakni:

  • transaksi-transaksi dalam pelaksanaan APBN
  • perdagangan internasional
  • pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri
  • kegiatan usaha bank dalam valuta asing yang dilakukan sesuai undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah
  • transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder yang sudah diatur dengan undang-undang
  • transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan undang-undang.

(Penulis: Vitoria Mantalean, Theresia Ruth Simanjuntak/Editor: Sandro Gatra)